MATARAM, WNN.CO.ID — Energi positif tengah menyelimuti Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hingga triwulan IV 2025, realisasi investasi provinsi ini menembus Rp61,12 triliun atau 100,2 persen dari target Rp61,9 triliun.
Angka ini bukan sekadar capaian administratif, tetapi sinyal kuat bahwa NTB semakin dilirik dalam peta investasi nasional. Capaian tersebut menjadi fondasi optimisme untuk melangkah lebih agresif pada 2026.
Kepala DPMPTSP Provinsi NTB, Irnadi Kusuma, S.STP., M.E., menyampaikan bahwa tren investasi menunjukkan kurva menanjak. Dalam dokumen RPJMD, target 2026 sebenarnya dipatok Rp68 triliun. Namun sesuai rilis dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menetapkan target sekitar Rp64 triliun.
Alih-alih menjadi persoalan, perbedaan target ini justru dipandang sebagai ruang akselerasi. “Trennya positif. Ini sinyal kuat bahwa ekosistem investasi NTB semakin matang dan kompetitif,” ujar Irnadi, di kantornya, Senin (23/2/2026).
Irnadi menjelaskan, sejauh ini sektor pertambangan masih menjadi tulang punggung investasi, terutama dengan keberadaan tambang kelas dunia di Pulau Sumbawa. Namun, NTB tak ingin bertumpu pada satu mesin pertumbuhan saja.
Pariwisata dan industri terus diperkuat sebagai penyeimbang. Kawasan Mandalika di Lombok, misalnya, telah menjelma menjadi ikon destinasi kelas dunia yang menyedot perhatian investor global.
Ke depan, arah investasi diselaraskan dengan tiga agenda utama pembangunan daerah: Pengentasan kemiskinan ekstrem, Penguatan pariwisata berkelas dunia, Pengembangan sektor “rumpun hijau” yang berkelanjutan.
Transformasi ekonomi berbasis keberlanjutan menjadi kata kunci. NTB ingin tumbuh bukan hanya cepat, tetapi juga inklusif dan ramah lingkungan, sebuah pendekatan yang sejalan dengan preferensi masyarakat yang semakin peduli pada dampak sosial dan ekologi.
Di tengah geliat investasi, pengawasan tetap diperketat. Pemerintah pusat hingga daerah menerapkan kontrol berlapis terhadap aktivitas usaha.
Irnadi mengakui adanya oknum yang menyalahgunakan izin. Namun, tindakan tegas telah diambil sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan transparan. “Itu menjadi catatan hitam bagi pelaku usaha yang keluar dari jalur normatif,” tegasnya.
Pesannya jelas: NTB terbuka bagi investor yang patuh aturan dan menjunjung prinsip good governance. Dalam proses perizinan, pemerintah mengandalkan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai platform utama. Sistem ini memungkinkan pengurusan izin secara terintegrasi dan digital—mulai dari pengajuan awal hingga pelaporan resmi.
Digitalisasi ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman. Meski sebagian pelaku usaha menilai prosesnya masih cukup panjang, pemerintah menegaskan bahwa regulasi tetap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan keamanan investasi.
Irnadi mengibaratkan investasi seperti membuka toko. Investor dipersilakan masuk, melihat peluang, dan menimbang potensi. Jika kesiapan sudah matang, investasi berjalan. Jika belum, keputusan menunda adalah bagian wajar dari dinamika bisnis.
Prinsip yang dipegang pemerintah daerah sederhana namun strategis: membuka keran investasi seluas-luasnya dengan pendekatan ramah, mudah, dan cepat.
Dengan capaian 2025 yang melampaui target serta proyeksi pertumbuhan 2026 yang ambisius, NTB memosisikan diri sebagai magnet investasi di Indonesia timur—bukan semata bertumpu pada sumber daya alam, tetapi juga pada transformasi ekonomi masa depan yang berkelanjutan.
Di era ketika publik global semakin kritis terhadap dampak sosial dan lingkungan, NTB mencoba menjawab tantangan itu: menghadirkan investasi yang tidak hanya besar dalam angka, tetapi juga nyata manfaatnya bagi masyarakat.(wnn01)
