Menaker Yassierli membawa pesan Presiden Prabowo Subianto ke Jenewa dan menyerahkan instrumen ratifikasi Konvensi ILO 188 sebagai langkah memperkuat perlindungan awak kapal perikanan Indonesia.
JENEWA, WNN.CO.ID – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli membawa pesan khusus Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-114 di Jenewa, Swiss.
Pesan tersebut menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia, termasuk awak kapal perikanan yang bekerja di sektor berisiko tinggi.
Salah satu agenda utama yang akan dijalankan Menaker Yassierli adalah penyerahan instrumen asli ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan kepada Direktur Jenderal International Labour Organization (ILO).
Menurut Menaker Yassierli, langkah tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor kelautan dan perikanan.
“Saya membawa pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa negara harus hadir melindungi pekerja di semua sektor, termasuk saudara-saudara kita yang bekerja di laut. Melalui instrumen ratifikasi Konvensi ILO 188 ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelindungan bagi awak kapal perikanan,” kata Menaker Yassierli, di Jenewa.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Konvensi ILO 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026.
Pengesahan tersebut menjadi landasan hukum bagi Indonesia untuk melanjutkan proses ratifikasi di tingkat internasional melalui penyerahan instrumen resmi kepada ILO.
Menaker Yassierli menjelaskan, ratifikasi Konvensi ILO 188 memiliki arti penting mengingat sektor penangkapan ikan merupakan salah satu bidang pekerjaan dengan tingkat risiko yang tinggi.
Para awak kapal perikanan harus bekerja jauh dari daratan, menghadapi cuaca ekstrem, risiko keselamatan kerja, jam kerja panjang, hingga potensi pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan.
Karena itu, pemerintah menilai perlindungan yang lebih kuat bagi para pekerja di sektor ini menjadi kebutuhan mendesak.
“Ratifikasi ini merupakan komitmen negara agar awak kapal perikanan bekerja dalam kondisi yang lebih layak, aman, dan terlindungi. Mereka adalah bagian penting dari kekuatan ekonomi maritim Indonesia,” ujarnya.
Konvensi ILO 188 sendiri mengatur berbagai standar perlindungan bagi awak kapal perikanan. Mulai dari persyaratan minimum untuk bekerja di kapal, perjanjian kerja, waktu istirahat yang memadai, fasilitas akomodasi dan makanan, keselamatan dan kesehatan kerja, layanan kesehatan, hingga jaminan sosial.
Dengan standar tersebut, para pekerja perikanan diharapkan memperoleh kepastian yang lebih kuat atas hak-hak dasar mereka selama bekerja.
Lebih jauh, Menaker Yassierli menegaskan bahwa keputusan Indonesia meratifikasi Konvensi ILO 188 mencerminkan posisi Indonesia sebagai negara maritim besar yang serius meningkatkan perlindungan tenaga kerja.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya global dalam memerangi praktik kerja paksa, perdagangan orang, serta berbagai bentuk eksploitasi di sektor perikanan.
Melalui penyerahan instrumen ratifikasi di Jenewa, Indonesia kembali menegaskan bahwa perlindungan awak kapal perikanan merupakan bagian dari agenda nasional untuk mewujudkan pekerjaan layak (decent work) sekaligus mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang adil, aman, serta berkelanjutan.(wnn01)
