MATARAM, WNN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memperkuat strategi transformasi ekonomi dengan mendorong hilirisasi komoditas, penguatan sektor pangan, serta pengembangan pariwisata berkualitas.
Langkah tersebut dibahas bersama Komisi VII DPR RI dalam kunjungan kerja reses yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, saat bertemu Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (11/8/2026).
Dalam pertemuan itu, Gubernur Iqbal menegaskan arah pembangunan ekonomi NTB mulai bergerak menuju struktur yang lebih beragam. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak lagi hanya mengandalkan sektor pertambangan, tetapi semakin ditopang pertanian dan pariwisata.
Salah satu indikatornya terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) NTB yang kini mencapai 132. Angka tersebut meningkat dari sebelumnya 123 dan berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 127.
Menurut Gubernur Iqbal, capaian tersebut menunjukkan sektor pertanian mulai memberikan prospek ekonomi yang semakin baik bagi masyarakat, terutama pada subsektor hortikultura dan perkebunan.
“Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian kita memberikan return yang cukup baik bagi petani. Hortikultura dan perkebunan juga tumbuh cukup baik,” ujar Gubernur Iqbal.
Namun, pemerintah tidak ingin berhenti pada peningkatan produksi. Tantangan berikutnya adalah memastikan komoditas NTB memiliki nilai tambah lebih besar sebelum keluar dari daerah.
Karena itu, hilirisasi menjadi salah satu agenda utama Pemprov NTB.
Sektor perikanan menjadi salah satu sasaran hilirisasi. Udang vaname, misalnya, masih banyak dikirim ke luar NTB untuk diproses sebelum kemudian diekspor.
Kondisi tersebut dinilai perlu diubah agar aktivitas pengolahan, pencatatan ekspor, hingga manfaat ekonomi dapat lebih banyak tinggal di NTB.
“Prioritas kami adalah mendorong investasi hilirisasi di NTB. Minimal sampai proses packing, sehingga dokumen dan status ekspornya dapat tercatat atas nama NTB,” jelas Gubernur Iqbal.
Strategi serupa juga diarahkan pada sektor peternakan melalui pengembangan pakan mandiri berbasis potensi lokal.
Jagung menjadi salah satu bahan utama, sementara kelor mulai dikaji sebagai bahan alternatif karena ketersediaannya melimpah dan memiliki kandungan nutrisi.
“Kita ingin melihat bagaimana kelor dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pakan dari luar,” katanya.
Pemprov NTB juga menyiapkan kawasan percontohan sapi perah terintegrasi di Sembalun. Konsep tersebut dirancang mencakup rantai usaha dari pakan, pembibitan, produksi susu, hingga pengolahan produk turunannya.
Dengan pendekatan tersebut, sektor pangan diharapkan tidak sekadar menghasilkan bahan mentah, tetapi berkembang menjadi ekosistem industri yang menciptakan nilai tambah dan peluang usaha baru bagi masyarakat.
Selain pertanian dan pangan, pariwisata menjadi sektor strategis dalam transformasi ekonomi NTB.
Gubernur Iqbal mengatakan tren kunjungan wisatawan ke NTB terus menunjukkan perkembangan positif. Namun, pemerintah kini menggeser orientasi dari sekadar mengejar jumlah wisatawan menuju konsep quality tourism.
Indikatornya tidak hanya jumlah kunjungan, tetapi juga lama tinggal, besarnya belanja wisatawan, keberlanjutan lingkungan, serta keberlangsungan budaya lokal.
“Yang kita kejar bukan hanya jumlah wisatawan, tetapi kualitas wisatawan, lama tinggal, dan belanjanya. Pada saat yang sama kita harus memastikan budaya lokal dan daya dukung lingkungan tetap terjaga,” tegasnya.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Gili Tramena, yang mencakup Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.
Menurut Gubernur Iqbal, pengembangan tiga destinasi unggulan tersebut harus dibarengi dengan penyelesaian berbagai persoalan mendasar. Mulai dari status kawasan dan lahan, ketersediaan air bersih, hingga pengelolaan sampah.
Pemprov NTB bersama pemerintah pusat dan sejumlah lembaga terkait kini mengupayakan penyelesaian status kawasan secara menyeluruh.
“Kami ingin persoalan ini selesai pada akhir tahun. Penyelesaiannya harus one for all, semua kita selesaikan, baik dari sisi hukum maupun konservasi,” jelas Gubernur Iqbal.
Untuk menopang kebutuhan kawasan wisata, Pemprov NTB juga menyiapkan solusi penyediaan air bersih melalui sistem beach well. Sementara persoalan sampah diarahkan untuk ditangani menggunakan teknologi pengolahan yang disesuaikan dengan karakter kawasan kepulauan.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi paparan Pemprov NTB. Ia menilai Gili Tramena memiliki daya tarik kuat untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata internasional.
Menurut Saleh, keberadaan destinasi unggulan di NTB juga dapat memperluas pola perjalanan wisatawan mancanegara yang selama ini banyak terkonsentrasi di Bali.
“Wisatawan yang datang dari luar negeri jangan hanya mengenal Bali. Destinasi seperti Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan juga harus kita arahkan menjadi bagian dari perjalanan wisata mereka,” katanya.
Komisi VII DPR RI memastikan berbagai aspirasi yang disampaikan Pemprov NTB akan menjadi bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga mitra.
Pembahasan tersebut mencakup pengembangan pariwisata, infrastruktur, lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, penguatan industri pakan lokal, hingga pengembangan UMKM.
Pertemuan ini menegaskan satu arah penting pembangunan NTB: mengubah kekayaan sumber daya menjadi nilai ekonomi yang lebih besar di daerah.
Hilirisasi diarahkan untuk menciptakan nilai tambah. Sektor pangan diperkuat agar lebih mandiri dan terintegrasi. Sementara pariwisata didorong agar tidak hanya mendatangkan wisatawan, tetapi juga meningkatkan lama tinggal, belanja, lapangan kerja, sekaligus menjaga lingkungan dan budaya.
Dengan strategi tersebut, NTB berupaya membangun ekonomi yang tidak sekadar tumbuh, tetapi juga mampu menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat secara berkelanjutan.(wnn02)
