MATARAM, WNN.CO.ID – Ruang digital Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam beberapa hari terakhir dipenuhi gelombang pemberitaan mengenai klaim capaian kinerja Anggota DPR RI Dapil NTB II/Pulau Lombok, Sari Yuliati.
Masifnya publikasi tersebut justru memunculkan respons beragam dari sejumlah kalangan.
Di tengah derasnya arus pemberitaan, sejumlah pengamat politik dan aktivis pemuda menilai langkah komunikasi tersebut menimbulkan pertanyaan baru terkait respons politik terhadap kritik publik.
Direktur Nasional Politik (NasPol) NTB, Ardiansyah, menilai intensitas pemberitaan yang muncul secara serentak dapat dibaca dari perspektif sosiologi politik sebagai bentuk respons atas munculnya kritik terhadap efektivitas kinerja politik.
Menurutnya, figur politik yang memiliki basis sosial kuat biasanya lebih adaptif menghadapi kritik di ruang publik.
“Jadi, ketika sebuah figur politik tidak ditopang struktur akar rumput yang organik, maka cenderung lebih reaktif terhadap kritik. Upaya merespons ruang digital secara masif ini dapat dibaca sebagai bagian dari strategi komunikasi politik,” ujar Ardiansyah saat dihubungi.
Ia menilai keberadaan modal politik yang kuat dan tumbuh secara alami di masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan politik jangka panjang.
Aktivis Pemuda Soroti Substansi Program dan Dampak Nyata
Kritik lain datang dari Mahmud, aktivis pemuda asal Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
Menurut Mahmud, publikasi terkait realisasi program melalui dana aspirasi atau pokok-pokok pikiran (Pokir) seharusnya tidak berhenti pada narasi pencapaian administratif semata, tetapi juga perlu diukur melalui dampak konkret yang dirasakan masyarakat.
“Klaim pernah berbuat melalui dana aspirasi merupakan hal yang wajar karena anggaran itu memang melekat pada fungsi jabatan. Yang perlu dilihat adalah bagaimana dampak substansialnya terhadap isu strategis daerah,” ujarnya.
Mahmud juga mempertanyakan kontribusi yang menurutnya perlu lebih terlihat pada sejumlah isu yang dinilai penting bagi masyarakat NTB, termasuk persoalan pekerja migran Indonesia (PMI), pertanian, hingga ketenagakerjaan.
Ia menyoroti posisi Sari Yuliati yang sebelumnya pernah berada di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan.
“Lombok menjadi salah satu daerah kantong PMI terbesar. Kasus-kasus yang menimpa pekerja migran terus terjadi. Publik tentu ingin mengetahui sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam isu perlindungan PMI,” kata Mahmud.
Selain itu, sektor pertanian juga ikut menjadi sorotan, terutama menyangkut petani dan buruh industri tembakau yang menjadi bagian penting perekonomian masyarakat Pulau Lombok.
Dinamika Representasi Politik Lokal Kembali Mengemuka
Di tengah munculnya polemik tersebut, isu mengenai representasi politik lokal kembali menjadi pembahasan.
Ardiansyah menilai masyarakat semakin kritis dalam melihat sejauh mana figur politik memiliki kedekatan dengan persoalan daerah.
“Kita membutuhkan representasi yang benar-benar memahami persoalan masyarakat dan memiliki keterikatan kuat dengan kebutuhan daerah,” tegasnya.
Sejumlah nama kader lokal Golkar NTB juga mulai diperbincangkan sebagai figur yang dinilai memiliki basis sosial dan pengalaman politik yang kuat dan mengakar, di antaranya:
1. Hj. Baiq Isvie Rupaeda: Tokoh perempuan tangguh yang telah membuktikan kapasitasnya sebagai Ketua DPRD NTB selama lebih dari satu periode.
2. H. Mohan Roliskana: Ketua DPD I Golkar NTB sekaligus Walikota Mataram yang memiliki basis massa riil dan struktural yang solid.
3. Firadz Pariska: Sekretaris DPD I Golkar NTB yang mewakili representasi energi muda dan dinamis Pulau Lombok.
Ardiansyah dari NasPol NTB sependapat dengan kegelisahan pemuda. Ia menegaskan bahwa sudah saatnya Pulau Lombok mengirimkan pesan politik yang tegas ke pusat.
“Kita butuh representasi yang organik, yang urat nadinya menyatu dengan persoalan daerah, bukan yang sekadar menumpang nama besar masa lalu,” tegasnya.
Lombok harus belajar dari Ketegasan Geopolitik Pulau Sumbawa. Dimana, kesadaran geopolitik dan perlindungan terhadap keterwakilan identitas lokal sebenarnya bukan hal baru di NTB.
Ketegasan ini berulang kali dicontohkan oleh masyarakat Pulau Sumbawa (Dapil NTB I) yang memiliki imunitas kuat terhadap intervensi “figur luar”.
Sejarah mencatat, ketika Partai Golkar mencoba mengutus Fatahillah figur non-lokal Sumbawa sebagai calon legislatif DPR RI, masyarakat Pulau Sumbawa merespons dengan gerakan resistensi yang masif.
Penolakan kolektif dikampanyekan secara terbuka guna menjaga marwah keterwakilan daerah di tingkat pusat.
Ketegasan serupa kembali teruji pada Pemilu 2024. Saat itu, Partai Gerindra mencoba mendorong salah satu kader kuatnya, Supratman Andi Agtas politisi nasional asal Sulawesi yang dipercaya oleh Jokowi menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk bertarung memperebutkan kursi di Dapil NTB I (Pulau Sumbawa).
Kendati memiliki profil mentereng di tingkat nasional, arus bawah masyarakat Sumbawa tetap teguh memegang prinsip, mandat Senayan hanya diberikan kepada putra-putri daerah yang memahami betul keringat, air mata, serta dinamika wilayah mereka sendiri.
Kini, momentum refleksi berada di tangan masyarakat Pulau Lombok. Apakah Lombok akan terus mempertahankan figur yang sekadar “menumpang tenar” dari sisa-sisa feodalisme nama besar mantan mertua dan gagap merespons kritik, ataukah sudah saatnya mengembalikan kedaulatan politik ke tangan tokoh-tokoh lokal yang rekam jejak, keringat, dan dedikasinya benar-benar tertanam di tanah Lombok? Publik yang akan menentukan di bilik suara.(wnn01)
