LOMBOK TIMUR, WNN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, menegaskan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti seluruh temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).
Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tengah mengakhiri proses audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur.
Didampingi Sekretaris Daerah Lombok Timur (Sekda Lotim), HM. Juaini Taofik serta jajaran pimpinan OPD, Bupati Iron, demikian Bupati Lotim ini biasa disapa, menegaskan bahwa hasil pemeriksaan akan dijadikan bahan evaluasi menyeluruh.
Bupati Iron mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan, terutama dalam hal sarana pendukung kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menilai, pembenahan ini penting untuk mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami siap menindaklanjuti temuan BPK, termasuk melengkapi sarana yang dibutuhkan agar kinerja OPD semakin maksimal,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga berharap BPK terus memberikan pembinaan agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sebelumnya, tim BPK mengungkapkan terdapat 22 temuan utama yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemda Lombok Timur. Beberapa poin krusial di antaranya: Pengelolaan belanja pegawai di 9 OPD yang dinilai belum optimal, Kekurangan volume pada 18 paket pekerjaan belanja barang dan jasa di 3 OPD, Pengelolaan hibah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan, Validitas data belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas III yang masih perlu diperbaiki.
Selain itu, BPK juga menyoroti adanya bantuan modal usaha mikro melalui perbankan yang tidak tepat sasaran, termasuk indikasi penerima yang tidak berhak serta penyaluran ganda.
Dengan adanya temuan ini, Pemkab Lombok Timur diharapkan mampu melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan.
Langkah cepat dan responsif dari pemerintah daerah menjadi kunci penting agar kepercayaan publik tetap terjaga, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.(wnn07)
