Dinas PUPRPKP NTB bersama BPS NTB menggelar program Ngibar untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026 dengan melibatkan pelaku jasa konstruksi sebagai bagian dari pendataan ekonomi daerah.
MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Upaya menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mulai digencarkan di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) Provinsi NTB resmi memulai langkah awal melalui kegiatan sosialisasi dan Ngisi Bareng atau “Ngibar” kuesioner sensus, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Dinas PUPR PKP Provinsi NTB itu menghadirkan para mitra strategis di sektor jasa konstruksi, mulai dari kontraktor hingga konsultan, sebagai bagian dari objek pendataan Sensus Ekonomi 2026.
Kepala Dinas PUPR PKP Provinsi NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program nasional yang bertujuan memperkuat basis data ekonomi Indonesia.
Menurutnya, sektor konstruksi memiliki peran penting dalam pembangunan daerah sehingga membutuhkan dukungan data yang akurat dan berkualitas.
“Harapan kami, melalui pengisian kuesioner ini, para mitra kerja di bidang jasa konstruksi dapat memberikan data dan informasi yang akurat terkait kondisi usaha mereka,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterlibatan aktif berbagai pihak menjadi faktor penting dalam menghasilkan data yang valid dan bermanfaat bagi pembangunan.
“Kami percaya data yang baik lahir dari kolaborasi yang baik,” katanya.
Program Ngibar sendiri dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026.
Setelah pelaksanaan tahap awal di Dinas PUPR PKP NTB, kegiatan akan diperluas secara bertahap kepada mitra kerja lainnya dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
Konsep Ngibar dirancang agar pelaku usaha memperoleh pendampingan langsung selama proses pengisian data, sehingga suasana pendataan menjadi lebih praktis, komunikatif, dan mudah dipahami.
Dengan pola tersebut, proses pengumpulan data diharapkan tidak hanya berlangsung lebih efektif, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya data dalam mendukung pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, menyebut Sensus Ekonomi 2026 sebagai momentum penting untuk menghadirkan data ekonomi yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Ia menjelaskan, tahun 2026 menjadi pelaksanaan Sensus Ekonomi kelima yang diselenggarakan pemerintah.
“Data ekonomi yang lengkap akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan ke depan. Karena itu, partisipasi pelaku usaha menjadi sangat penting agar pemerintah memiliki gambaran riil mengenai kondisi ekonomi daerah,” jelasnya.
Menurut Wahyudin, pendekatan Ngibar sengaja dirancang agar pelaku usaha tidak mengalami kesulitan saat proses pendataan berlangsung.
Melalui mekanisme pengisian bersama, peserta tidak hanya mengisi data secara mandiri, tetapi juga mendapatkan pendampingan langsung hingga proses pengiriman data selesai dilakukan.
“Ngisi Bareng ini menjadi ruang kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Kami ingin memastikan setiap usaha dapat terdata dengan baik dan pelaku usaha merasa terbantu selama proses pengisian,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, peserta terlebih dahulu mendapatkan penjelasan mengenai tujuan serta manfaat Sensus Ekonomi 2026.
Selanjutnya, peserta diarahkan mengakses tautan pendataan menggunakan perangkat masing-masing dan mengisi informasi usaha secara bertahap, mulai dari identitas usaha, lokasi, aktivitas usaha, jumlah tenaga kerja, hingga data pendukung lainnya.
Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, hasil akhir Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghadirkan basis data tunggal yang kuat dan dapat menjadi acuan utama bagi perencanaan pembangunan NTB yang inklusif dan berkelanjutan dalam satu dekade mendatang.(wnn02)
