MATARAM, WNN.CO.ID – Awal 2026 menjadi ujian serius bagi infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Curah hujan tinggi sepanjang Januari hingga Februari memicu banjir di sejumlah wilayah, terutama di Pulau Sumbawa seperti Bima, Dompu, dan Kabupaten Sumbawa.
Dampaknya langsung terasa: akses jalan rusak, mobilitas warga terganggu, dan distribusi logistik ikut tersendat.
Menjawab kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bergerak cepat. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pemerintah menyiapkan skema pembiayaan darurat sekaligus mengerahkan tim teknis ke lapangan.
Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ilham Ardiansyah, menjelaskan bahwa penanganan awal difokuskan pada pemulihan fungsi jalan secepat mungkin melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Karena ini situasi bencana banjir, penanganan cepat menggunakan skema BTT. Fokusnya darurat, agar jalan bisa segera difungsikan kembali,” jelas Ilham, di kantornya, Rabu (1/4/2026).
Namun, ia menegaskan bahwa perbaikan melalui BTT bersifat sementara. Untuk perbaikan permanen, tetap diperlukan proses pengadaan reguler yang lebih panjang sesuai aturan.
Di sisi lain, kondisi fiskal daerah juga menjadi tantangan. Penurunan dana transfer pusat berdampak langsung pada kapasitas pembangunan infrastruktur di NTB.
Akibatnya, sejumlah rencana perbaikan jalan yang sebelumnya masuk daftar harus dievaluasi ulang.
“Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Dampaknya nyata, termasuk berapa kilometer jalan yang bisa diperbaiki tahun ini,” jelas Ilham.
Dengan kondisi tersebut, strategi pembangunan pun bergeser. Jika sebelumnya menggunakan pendekatan pemerataan, kini Pemprov NTB menerapkan skala super prioritas.
Artinya, hanya ruas jalan dengan tingkat kerusakan paling parah dan berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat yang akan didahulukan.
Selain penanganan besar, Pemprov NTB juga mengandalkan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang diinisiasi oleh Gubernur NTB.
Tim ini fokus pada perbaikan kerusakan ringan seperti jalan berlubang—masalah kecil yang jika diabaikan bisa berkembang menjadi kerusakan besar dan mahal.
“Hajat Pak Gubernur dengan TRC ini jelas, yaitu mempercepat penanganan kerusakan kecil. Langsung ditangani agar tidak meluas,” kata Ilham.
Menariknya, sistem kerja TRC sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Laporan warga menjadi pemicu utama tim untuk turun langsung ke lokasi.
Untuk mendukung respons cepat, Dinas PUPR NTB mengandalkan dua Balai Pemeliharaan Jalan yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
“Kepala balai di masing-masing wilayah memegang kendali agar respons bisa cepat. Tapi tentu, semua ini juga bergantung pada ketersediaan anggaran,” tegasnya.
Dengan kombinasi penanganan darurat melalui BTT dan pemeliharaan rutin lewat TRC, Pemprov NTB menargetkan konektivitas antarwilayah tetap terjaga meski menghadapi cuaca ekstrem.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan, sekaligus meminimalkan dampak lanjutan dari kerusakan infrastruktur.(wnn01)
