Kepala BGN RI, Dadan Hindayana dan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal membahas percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Tengah Gubernur NTB. Program ini telah menjangkau 1,8 juta penerima manfaat di NTB.
MATARAM, WNN.CO.ID – Suasana makan siang di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Rabu (13/5/2026), terasa hangat dan jauh dari kesan birokratis.
Di tengah sajian khas Lombok seperti sate Rembiga, ayam Taliwang, telur goreng, hingga plecing kangkung, obrolan serius tentang masa depan gizi masyarakat Indonesia mengalir santai namun penuh makna.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Dadan Hindayana, duduk semeja bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, membahas perjalanan dan tantangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini mulai menjangkau masyarakat hingga wilayah pinggiran.
Pertemuan tersebut turut dihadiri rombongan BGN dari Jakarta dan tim Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Lombok.
Sementara Gubernur NTB didampingi Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik serta Ketua Satgas MBG NTB Fathul Ghani.
Hadir juga Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD-GEMAS) Provinsi NTB, TGH Gunawan Ruslan, Lc.
Meski dikemas dalam suasana silaturahmi yang cair, diskusi berlangsung serius. Pemerintah pusat dan daerah sama-sama menegaskan komitmennya memastikan Program MBG berjalan efektif dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Saat mencicipi plecing kangkung, Dadan Hindayana bahkan sempat memuji cita rasa khas kangkung Lombok yang menurutnya berbeda dibanding daerah lain. Gurauan ringan dari Miq Iqbal pun mencairkan suasana.
“Ke Lombok tanpa makan plecing rasanya belum lengkap,” seloroh Gubernur Iqbal.
Namun dari obrolan santai itu, pembahasan berkembang menjadi diskusi mendalam mengenai tantangan besar menghadirkan layanan pangan bergizi secara masif di Indonesia.
Dadan mengungkapkan, BGN menghadapi banyak keraguan pada fase awal pelaksanaan Program MBG. Sebagai lembaga baru dengan program berskala nasional, percepatan layanan menjadi tantangan tersendiri.
Menurutnya, arahan Presiden Prabowo Subianto agar program segera berjalan membuat pemerintah harus mencari pola yang efektif dan cepat diterapkan di lapangan.
“Kalau pemerintah harus membangun dapur sendiri semuanya tentu akan berat dan membutuhkan waktu lama. Dari situlah lahir pola kemitraan bersama masyarakat melalui yayasan,” ujar Dadan.
Ia juga mengakui pelaksanaan program tidak selalu berjalan mulus. Tingginya antusiasme publik, percepatan implementasi, hingga berbagai persoalan teknis sempat menjadi sorotan media dan masyarakat.
Meski begitu, ia menilai kritik merupakan bagian penting dari proses membangun layanan publik berskala besar.
“Kalau memulai kebaikan besar untuk masyarakat, kita memang harus siap menerima kritik dan sorotan. Yang penting terus diperbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Iqbal menyebut Pemerintah Provinsi NTB sejak awal juga menghadapi tantangan dalam mempercepat implementasi program strategis nasional tersebut di daerah.
Namun konsolidasi bersama pemerintah kabupaten/kota dinilai mampu mendorong progres positif.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional per 9 Mei 2026, NTB kini memiliki 820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Program tersebut melibatkan 39.023 relawan dan telah menjangkau 1.832.808 penerima manfaat.
Lombok Timur tercatat menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 258 unit. Disusul Lombok Tengah sebanyak 179 unit dan Lombok Barat 126 unit. Capaian itu mendapat apresiasi langsung dari Kepala BGN RI.
Dadan menyebut NTB sebagai salah satu daerah dengan progres pelaksanaan Program MBG terbaik secara nasional, bahkan melampaui target awal pemerintah pusat.
Meski demikian, Gubernur Iqbal menegaskan masih ada sejumlah wilayah pinggiran yang belum sepenuhnya terlayani.
Kawasan tersebut bukan kategori 3T, tetapi berada cukup jauh dari pusat kota sehingga belum banyak menarik minat mitra penyelenggara.
“Di beberapa desa sebenarnya sudah ada sekolah dan pondok pesantren yang sangat memungkinkan untuk dilayani satu SPPG. Program ini sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah tersebut,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Dadan memastikan BGN akan segera menindaklanjuti laporan pemerintah daerah agar titik layanan baru bisa dipetakan dan dipercepat pelaksanaannya.
Pertemuan sederhana di Pendopo NTB itu memperlihatkan satu pesan penting: pelayanan publik terbaik tidak selalu lahir dari ruang rapat formal.
Kadang, solusi besar justru muncul dari percakapan hangat, dialog yang jujur, dan kesadaran bersama bahwa negara memiliki tanggung jawab menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Program Makan Bergizi Gratis pun menjadi penanda penting hadirnya negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses terhadap pangan bergizi yang layak, merata, dan berkelanjutan.(wnn02)
