MATARAM, WNN.CO.ID — Transformasi ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus bergerak ke arah yang lebih inklusif pada periode 2025–2026.
Salah satu sektor yang menjadi tulang punggung adalah kelautan dan perikanan—bukan sekadar menyumbang pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat pesisir.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim, menegaskan bahwa pendekatan baru dilakukan melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Potensi kawasan bisa dikelola langsung oleh masyarakat melalui BLUD untuk meningkatkan pelayanan publik,” tegasnya, di kantornya, Selasa (7/4/2026).
Salah satu contoh nyata terlihat di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur. Dengan potensi pendapatan mencapai Rp600 miliar per tahun (2025), sebelumnya kurang dari 10 persen yang kembali ke peningkatan layanan publik.
Kini, lewat transformasi menuju BLUD, dana tersebut mulai diarahkan untuk kebutuhan mendasar—seperti penyediaan air bersih bagi kapal nelayan hingga perbaikan fasilitas pelabuhan.
Langkah ini juga mendorong percepatan perubahan sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi BLUD pada 2026, termasuk UPT Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok, UPT Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar, UPT Pelabuhan Perikanan Pulau Sumbawa, UPT Balai Pengembangan Perikanan Budidaya, UPT BPSDKP Lombok, Sumbawa–Sumbawa Barat, dan Bima–Dompu.
Tak berhenti di hulu, Dislutkan NTB juga mempercepat hilirisasi industri agromaritim. Fokusnya pada komoditas bernilai tinggi seperti: Udang vaname, Rumput laut, Tuna dan cakalang.
Di Labuhan Lombok, industri pengolahan tuna dengan investasi asing bahkan telah mengekspor 650 ton pada tahun lalu.
Sementara itu, pembangunan pelabuhan baru di Soro Adu, Bima, diproyeksikan memperkuat posisi NTB sebagai salah satu sentra tuna nasional.
Transformasi ini juga menyasar pelaku usaha kecil. Banyak UMKM sektor kelautan akan mendapatkan kemudahan perizinan, akses permodalan, kepastian hukum.
Kebijakan ini mengacu pada Perda Nomor 14 Tahun 2025 tentang pengelolaan usaha di laut, yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.
Selain ekonomi, sektor ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan. Pemerintah meningkatkan stok ikan, tidak hanya di balai pembenihan, tetapi juga di sentra milik masyarakat.
Langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan protein laut tetap stabil di tengah meningkatnya permintaan.
NTB memiliki potensi kelautan yang sangat besar, dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Wilayah perairannya mencapai 29.159,04 km², dengan keunggulan di berbagai sektor:
Perikanan Tangkap
Potensi: hingga 298.576 ton/tahun (ZEE)
Produksi: lebih dari 185.518 ton/tahun
Komoditas utama: tuna, cakalang, tongkol, hiu
Budidaya Laut
Luas potensi: 72.862 hektare
Komoditas: udang, rumput laut, lobster
Budidaya Air Payau & Tawar
Air payau: 27.927 hektare
Air tawar: 31.758 hektare
Ekosistem & Konservasi
Terumbu karang: 76.420 hektare
Didukung 17 kawasan konservasi
Destinasi unggulan seperti Gili Trawangan dan perairan Sumbawa menawarkan kekayaan lebih dari 700 spesies ikan karang, menjadikan NTB sebagai magnet wisata laut dunia.
Dengan kombinasi antara penguatan kelembagaan (BLUD), hilirisasi industri, dan pemberdayaan UMKM, NTB tengah membangun ekosistem ekonomi laut yang berkelanjutan.
Transformasi ini bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi tentang bagaimana kekayaan laut benar-benar kembali ke masyarakat—menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di pesisir.(wnn01)
