JAKARTA, WNN.CO.ID – Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin menilai skema pembiayaan lembaga keuangan syari’ah seperti Bank Syari’ah Indonesia (BSI) lebih relevan dan ramah dengan realitas sosiologis masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Indonesia.
”Kami mengapresiasi capaian kinerja manajemen Bank Syari’ah Indonesia (BSI) yang mampu menjadi solusi dan berkontribusi optimal dalam proses pemulihan bisnis UMKM ekonomi pascapandemi Covid-19. BSI memiliki pendekatan pembiayaan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat,” kata Sultan melalui keterangan resminya, Kamis (28/9/2023).
BSI diketahui melanjutkan tren pertumbuhan dobel digit. Laba BSI konsisten di atas 30-40 persen. Dari sisi intermediasi, BSI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp221,9 triliun pada semester I/2023, tumbuh 16 persen yoy. Aset BSI pun naik 13,08 persen yoy menjadi Rp313,61 triliun pada semester I/2023.
Menurut Sultan, skema pembiayaan BSI sukses membentuk sebuah ekosistem industri yang terpadu bagi pelaku UMKM. Hal ini tidak terlepas dari paradigma pembiayaan yang menjadi nilai utama dari aktivitas bisnis BSI.
”Skema pembiayaan memungkinkan BSI terlibat pada setiap aktivitas bisnis UMKM. Mulai dari permodalan, pendampingan usaha dan literasi keuangan hingga pemasaran produk dan jasa,” ujarnya.
Mantan Ketua HIPMI Bengkulu ini menjelaskan, inovasi pembiayaan BSI yang berbasis pada nilai-nilai Islam, menjadikan BSI mampu berperan lebih dari sekadar bank bagi masyarakat. ”Kita ingin BSI terus tumbuh membentuk market share keuangan syari’ah yang kuat dan luas acara nasional dan global,” jelasnya.
Sultan memuji kualitas pembiayaan KUR BSI yang diprioritaskan pada sektor produksi meliputi sektor pertanian, peternakan dan perikanan, sektor jasa dan industri pengolahan telah mencapai 61,9% hingga September 2023.
”Pembiayaan di sektor riil khususnya pertanian menjadi kebutuhan di tengah ancaman krisis pangan saat ini. Harapannya BSI dan lembaga keuangan lainnya mampu meningkatkan kinerja pembiayaan di sektor riil secara konsisten,” ungkapnya.
Meski demikian, Mantan Wagub Bengkulu itu meminta pemerintah dan otoritas moneter dan keuangan seperti BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mengevaluasi bunga pinjaman KUR saat ini. Khususnya suku bunga KUR dengan plafon Rp10 juta hingga Rp500 juta yang mencapai 6 persen.
”Kami usulkan agar bunga KUR yang saat ini 6 persen per tahun diturunkan menjadi 5 persen saja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penyaluran KUR semua lembaga keuangan yang hingga saat ini rata-rata baru mencapai 50-an persen,” pintanya.(wnn01)
