MATARAM, WNN.CO.ID – Pelakasan tugas (Plt) Kepala BPKAD Provinsi NTB, Ervan Anwar menjelaskan, bahwa kontrak pemanfaatan lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB antara Pemprov NTB dan inisial ST itu selama 5 tahun dari 2021 hingga September 2026.
”Terkait informasi dari Forum Rakyat NTB, nanti kami akan evaluasi bersama Pak Gubernur NTB, apakah akan diputus kontrak, nanti kita lihat setelah kita evaluasi,” jelas Ervan Anwar saat menerima hearing Forum Rakyat NTB, di Kantor BPKAD NTB, Jumat (21/3/2025).
Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemanfaatan dan Pengamanan Aset BPKAD NTB, H Anwar menambahkan, mekanisme pemanfaatan dan pengelolaan ada di kontrak perjanjian sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda).
Anwar mengatakan, terkait dengan membangun Ruko di lahan Pemprov NTB itu, sudah ada di perjanjian pemanfaatan lahan antara pihak pertama dan pihak kedua. ”Masalah ruko yang disewakan ke pihak orang lain oleh ST ini nanti kami evaluasi,” katanya.
Seperti diketahui bahwa pada Jumat (21/3/2025), Forum Rakyat (FR) NTB kembali menggelar hearing ke Kantor BPKAD NTB terkait aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di Kauman, Praya, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Aset tersebut tercatat milik Pemprov NTB, yang digunakan oleh oknum Anggota DPRD NTB inisal ST yang diduga tidak sesuai dengan kontrak perjanjian.
Ketua FR NTB, Hendraan Saputra mengatakan, aset milik Pemprov NTB tersebut diduga digunakan oleh ST untuk membangun ruko pembelanjaan. ”Sementara dalam klausul perjanjian yang tertulis pada kontrak antara BPKAD dan pihak yang menggunakan aset Pemprov NTB tidak tercantum untuk membangun Ruko pusat pembelanjaan,” kata Hendrawan, di Mataram, Jum’at (21/3/2025).
FR NTB menilai, penggunaan aset milik Pemerintah oleh perorangan sebagaimana dalam kasus ini, telah melanggar regulasi, di mana ST kembali menyewakan aset tersebut kepada orang lain. ”Apakah diperbolehkan menyewakan kembali kepada pihak yang lain? Ini aset milik Pemprov NTB bukan milik pribadi oknum tersebut, sehingga seenaknya menggunakan dan menyewakan kembali tanpa mempertimbangkan regulasi yang ada,” ujarnya.(wnn01)
