MATARAM, WNN.CO.ID – Pemerintah Provinsi NTB menegaskan arah pembangunan jangka menengah dengan menempatkan pengentasan kemiskinan dan pembenahan tata kelola sebagai prioritas utama.
Komitmen ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB 2026 yang digelar di Mataram.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyebut kemiskinan masih menjadi tantangan serius. Saat ini, lebih dari 10 persen masyarakat NTB berada dalam kategori miskin, termasuk sekitar 2 persen yang tergolong miskin ekstrem.
“Tidak mungkin NTB mendunia tanpa terlebih dahulu menjadi makmur,” tegas Gubernur Iqbal.
Ia menekankan, pembangunan tidak boleh sekadar mengejar kecepatan, tetapi juga harus inklusif dan berkeadilan.
Pemprov NTB menargetkan nol desa dengan kemiskinan ekstrem pada 2029 serta penurunan angka kemiskinan ke level satu digit.
Strateginya dimulai dari desa. Pemerintah mengalokasikan: Rp472 miliar langsung ke desa, Rp51 miliar untuk optimalisasi lahan dan irigasi.
Program unggulan Desa Berdaya menjadi motor utama, dengan 40 desa prioritas mendapat lebih dari Rp1 miliar per desa, dan sebanyak 257 desa lainnya melalui program tematik.
Pendekatan yang digunakan bersifat bottom-up, sehingga program benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Kinerja sektor pertanian menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 123 menjadi 134.
“Ketika nilai tukar petani naik, kemiskinan turun. Di situlah solusi nyata,” ujar Gubernur Iqbal.
Ke depan, NTB akan mengandalkan ketahanan pangan, pariwisata berkualitas. Keduanya didukung investasi strategis senilai Rp1,3 triliun.
Sebagai salah satu daerah pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar, NTB memperkuat perlindungan menyeluruh, mulai dari pra-keberangkatan hingga pasca-penempatan.
Program unggulan meliputi: Skema keberangkatan zero cost, Peningkatan skill tenaga kerja, Pendampingan usaha dan keuangan setelah kembali.
Langkah besar diambil Pemprov NTB dengan melunasi seluruh utang daerah sebesar Rp632 miliar.
“Lebih baik memulai dari nol daripada memulai dari minus,” tegas Gubernur Iqbal.
Meski berdampak pada ruang fiskal yang lebih sempit, kebijakan ini dinilai penting untuk membangun fondasi pembangunan yang bersih dan berkelanjutan.
Reformasi juga dilakukan melalui sistem manajemen talenta ASN, penataan BUMD, penguatan Bank NTB Syariah sebagai holding finansial.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyebut Musrenbang sebagai forum strategis untuk menyusun RKP 2027.
“Ini ruang bersama untuk memastikan perencanaan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Musrenbang 2026 (14–16 April) menghasilkan 13 indikator makro pembangunan, strategi program unggulan 2027, arah kebijakan RKPD 2027, total 864 usulan pembangunan.
Selain itu, Pemprov NTB mengalokasikan Rp450,04 miliar untuk intervensi langsung di 841 desa/kelurahan, termasuk 106 desa kantong kemiskinan.
Dari sisi fiskal, pemerintah pusat menilai penyerapan anggaran NTB cukup baik. Namun, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tantangan berikutnya.
Masih terdapat tax gap atau selisih antara potensi dan realisasi pendapatan yang belum tergarap optimal.
Solusinya: pemetaan potensi pajak dan retribusi, penguatan investasi dan ekspor, dukungan UMKM dan sektor usaha.
Pemprov NTB menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari investasi besar, tetapi dari dampaknya terhadap masyarakat bawah.
Kolaborasi antara pemerintah pusat & daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat menjadi kunci menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
Dengan kondisi bebas utang, strategi berbasis desa, dan kolaborasi lintas sektor, NTB optimistis melangkah menuju masa depan yang lebih makmur, inklusif, dan berdaya saing global.(wnn01)
