May Day 2026 di NTB jadi momentum kolaborasi pemerintah dan buruh. Gubernur Iqbal janji libatkan serikat dalam Perda, perkuat pengawasan, UMP realistis, dan lindungi PMI.
MATARAM, WNN.CO.ID – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bukan sekadar seremoni.
Tahun ini, momentum tersebut bergeser menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah dan pekerja, dengan satu pesan utama: buruh adalah mitra, bukan objek kebijakan.
Dialog bertema “Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama” yang digelar di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Jumat (1/5/2026), menghadirkan jajaran lengkap pemerintah daerah dan perwakilan serikat buruh—sebuah momen yang disebut sebagai yang pertama dalam sejarah peringatan May Day di NTB.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, secara terbuka mengakui bahwa selama ini keterlibatan serikat buruh dalam penyusunan kebijakan daerah belum optimal.
Ke depan, ia memastikan hal tersebut akan berubah. “Dalam setiap penyusunan Perda, khususnya terkait pekerja, teman-teman serikat buruh harus dilibatkan. Aspirasi mereka adalah legitimasi bagi kami,” tegasnya.
Komitmen ini dinilai sebagai langkah penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran, terutama dalam isu kesejahteraan pekerja.
Selain regulasi, Gubernur Iqbal juga menyoroti lemahnya implementasi di lapangan, khususnya terkait pengawasan ketenagakerjaan.
Ia menegaskan kembali instruksinya untuk menambah anggaran pengawasan, menyediakan kendaraan operasional bagi pengawas.
Menurutnya, tanpa dukungan fasilitas, pengawasan tidak akan berjalan maksimal.
Isu Upah Minimum Provinsi (UMP) tetap menjadi perhatian utama. Namun, Gubernur Iqbal memilih pendekatan yang lebih realistis.
Alih-alih kenaikan drastis, ia menekankan kenaikan moderat, pengawasan ketat implementasi.
“Lebih baik naik moderat tapi benar-benar dibayar, daripada tinggi di atas kertas,” jelasnya.
Pendekatan ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan kondisi ekonomi daerah.
Gubernur Iqbal juga menyoroti bahwa indikator utama kesejahteraan NTB bukan pada sektor tambang, melainkan pertanian.
Menurutnya pertanian menyerap tenaga kerja lebih luas, dampaknya langsung pada daya beli masyarakat.
“Kalau pertanian tumbuh, jutaan masyarakat ikut merasakan,” ujarnya.
Perhatian besar juga diberikan pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB.
Salah satu terobosan penting adalah skema pembiayaan baru bersama Bank NTB Syariah, perusahaan luar negeri seperti Felda dan Sime Darby
Melalui skema ini, biaya keberangkatan ditanggung bank (KUR PMI), penggantian langsung dibayar perusahaan ke bank, PMI berangkat tanpa utang.
Tak hanya itu, Pemprov juga menggandeng Maybank untuk mengelola gaji PMI agar lebih terarah, termasuk kiriman keluarga, tabungan, modal usaha setelah pulang.
“Kita ingin memutus rantai berangkat miskin, pulang tetap miskin,” tegas Gubernur Iqbal.
Sebagai bagian dari perlindungan jangka panjang, Pemprov NTB juga menyiapkan boarding school untuk anak PMI.
Program ini bertujuan menjamin pendidikan dan pengasuhan, membentuk keterampilan sejak dini.
Langkah ini muncul dari keprihatinan terhadap anak PMI yang kerap kurang pendampingan karena ditinggal bekerja di luar negeri.
Wagub NTB, Indah Dhamayanti Putri, menekankan pentingnya kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja perempuan.
Ia menyoroti peran ganda perempuan (pekerja & ibu rumah tangga), pentingnya regulasi jam kerja yang lebih adil.
Data menunjukkan, lebih dari 50% PMI asal NTB adalah perempuan—menjadikan isu ini semakin krusial.
Sementara itu, Ketua SPN NTB, Lalu Wira Sakti, menyebut kehadiran lengkap pimpinan daerah sebagai momen bersejarah.
“Ini menunjukkan komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan buruh,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen serikat untuk mengawal janji pemerintah, terutama dalam pelibatan buruh dalam penyusunan Perda.
Dialog May Day 2026 ini menegaskan arah baru pembangunan ketenagakerjaan di NTB, yakni kolaboratif, inklusif, berorientasi pada kesejahteraan nyata.
Dengan sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan buruh, target nol persen kemiskinan ekstrem dan visi NTB Makmur Mendunia dinilai semakin realistis untuk dicapai.(wnn02)
