SUMBAWA, WNN.CO.ID – Pulau Sumbawa diprediksi akan menghadapi salah satu aksi massa terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Presidium Aliansi PPS (Provinsi Pulau Sumbawa) resmi mengumumkan rencana demo akbar serentak pada 26 Mei 2026, dengan target lima titik strategis yang menjadi pusat mobilitas dan ekonomi kawasan.
Keputusan ini diambil dalam rapat internal melalui teleconference pada Minggu malam (26/4/2026). Presiden Presidium Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin Dea Naga, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari eskalasi gerakan yang kini memasuki fase krusial.
“Ini bukan lagi aksi biasa. Ini fase penentuan perjuangan PPS di 2026,” tegas Sahril.
Aksi besar ini akan difokuskan pada lima lokasi vital di Pulau Sumbawa, di antaranya: Gate PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Pelabuhan Poto Tano, Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa, Simpang Bandara Sultan Salahuddin Bima, Pelabuhan Sape.
Kelima titik ini dikenal sebagai jalur utama distribusi logistik serta mobilitas masyarakat di Pulau Sumbawa.
Tak hanya berhenti di lima titik, Presidium PPS juga memetakan empat zona pergerakan massa dari barat ke timur, meliputi kawasan Benete, Tano, Nanga Tumpu hingga Sape.
Menurut Sahril, konfigurasi aksi ini dirancang untuk memberikan dampak langsung.
“Aksi ini bukan simbolik. Kami menyasar jalur laut, udara, dan distribusi logistik agar tekanan terasa nyata,” jelasnya.
Presidium bahkan telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk mengantisipasi potensi gangguan perjalanan pada hari pelaksanaan.
Demo besar ini menjadi sinyal kuat bahwa jalur formal dinilai belum memberikan kepastian terhadap tuntutan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Sebelumnya, perjuangan PPS telah melalui berbagai tahap, yakni aksi lapangan sejak 2025, konsolidasi lintas daerah, audiensi dengan pemerintah pusat dan DPR RI di Jakarta.
Salah satu capaian penting adalah masuknya pembahasan RPP pembentukan PPS dalam agenda pemerintah pusat pada awal 2026, serta dorongan melalui jalur legislasi DPR RI.
Namun, bagi Presidium PPS, progres tersebut belum cukup.
Aksi mendatang disebut sebagai “titik penentuan” arah perjuangan.
Jika forum diskusi publik yang difasilitasi pemerintah pusat—khususnya Kementerian Dalam Negeri—kembali tertunda, maka langkah lanjutan telah disiapkan.
“Ini bagian dari skenario tekanan politik yang lebih luas,” kata Sahril.
Dengan mobilisasi massa dari seluruh kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, tekanan yang dihasilkan diperkirakan akan jauh lebih besar dibanding aksi sebelumnya.
Kini perhatian publik tertuju pada 26 Mei 2026. Apakah aksi ini akan mempercepat lahirnya Provinsi Pulau Sumbawa? Atau justru memicu eskalasi gerakan yang lebih luas di daerah?
Yang jelas, satu hal mulai terlihat: Pulau Sumbawa sedang menuju momentum besar dalam sejarah politiknya.(wnn16)
