MATARAM, WNN.CO.ID — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) resmi menekan pedal akselerasi penurunan stunting menuju 2026. Pesan utamanya tegas: persoalan ini tak lagi bisa ditangani satu sektor saja. Ini bukan sekadar urusan kesehatan, ini kerja kolektif.
Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Aula Dinas Kesehatan Provinsi NTB, pada Kamis (19/2/2026). Pemerintah mengubah pendekatan: dari program parsial menjadi gerakan lintas sektor yang terstruktur dari provinsi hingga desa.
Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Sinta Agathia Iqbal, mengakui evaluasi tahun lalu menunjukkan banyak program berjalan sendiri-sendiri. “Gerakan kita kemarin belum cukup efektif. Stunting itu kompleks, jadi tidak bisa ditangani parsial,” ujarnya.
Pendekatan lama yang berfokus pada bantuan gizi semata kini dianggap tidak relevan. Fakta lapangan memperlihatkan akar masalah jauh lebih luas—mulai dari pernikahan dini, pola asuh, sanitasi, hingga kualitas hunian.
Ia mencontohkan kasus di Lombok: seorang anak mengalami stunting bukan karena kekurangan makanan, tetapi karena ventilasi rumah buruk dan lingkungan tidak sehat.
“Tidak semua anak butuh telur. Kadang yang dibutuhkan justru perbaikan rumah, ventilasi, atau edukasi pola asuh,” jelasnya.
Karena itu, Sinta Agathia Iqbal mendorong sistem kolaborasi yang rapi dan terintegrasi dengan memanfaatkan jaringan kader hingga tingkat dusun. “Masalahnya besar, jadi solusinya juga harus urunan. Semua pihak harus chip in,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, HL Hamzi Fikri, memaparkan bahwa pemerintah menggunakan dua sumber data: Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024: 29,8% (naik 5,2%), e-PPGBM (by name by address): 13,8% dari ±388 ribu balita.
Perbedaan angka ini justru menjadi kunci strategi baru: intervensi berbasis individu, bukan sekadar statistik agregat. “Kalau lintas sektor bergerak bersama dan intervensinya tepat, angka ini bisa kita tekan,” katanya.
Saat ini Lombok Timur masih mencatat prevalensi tertinggi, sementara Kota Mataram terendah. Salah satu target penting adalah meningkatkan kehadiran ke Posyandu minimal 80 persen.
Strategi 2026 beralih dari penanganan ke pencegahan. “Anak berisiko kalau diintervensi dua minggu sudah terlihat hasilnya. Tapi kalau sudah stunting, tiga bulan pun hasilnya tidak sebanding,” ujar HL Hamzi Fikri.
Faktor risiko prioritas: pernikahan anak, bayi berat lahir rendah (BBLR), kepesertaan JKN tidak aktif, rendahnya ASI eksklusif.
Rakor juga menyoroti penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kelompok 3B: bayi, balita, ibu hamil. Cakupan saat ini sekitar 40%, ditargetkan mencapai 100% pada 2026. “Kami berharap MBG memberi kontribusi nyata pada penurunan stunting,” kata HL Hamzi Fikri.
Pemprov NTB menargetkan seluruh intervensi berjalan optimal sebelum survei nasional April–Agustus 2026 agar hasilnya terukur dan berkelanjutan. Rakor dihadiri BKKBN NTB, Badan Gizi Nasional, tim ahli gubernur, praktisi gizi, serta berbagai pemangku kepentingan.
Pesan akhirnya jelas: stunting bukan sekadar indikator kesehatan, melainkan indikator masa depan. NTB memilih satu pendekatan kunci untuk menghadapinya—kolaborasi total.(wnn01)
