MATARAM, WNN.CO.ID – Sinergi antara pemerintah dan media kembali ditegaskan sebagai kunci utama dalam membangun daerah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menilai peran pers tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mengedukasi publik dan mendorong kebijakan yang berdampak luas.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menekankan bahwa pemberitaan memiliki konsekuensi besar terhadap arah kebijakan publik. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Halal Bihalal di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, Rabu (15/4/2026).
Gubernur Iqbal bahkan membagikan pengalaman pribadinya saat bertugas di luar negeri, di mana kesalahan sudut pandang pemberitaan sempat berdampak pada kerugian negara.
“Pemberitaan media itu memiliki konsekuensi besar. Pemilihan sudut pandang sangat berpengaruh terhadap upaya kita mengedukasi kebijakan kepada publik,” tegasnya.
Menurut Gubernur Iqbal, baik pemerintah maupun media memiliki tanggung jawab yang sama dalam menghadapi tantangan utama bangsa, yakni kemiskinan dan rendahnya literasi.
Ia juga mengingatkan pentingnya menghindari personalisasi dalam pemberitaan. Fokus utama, kata dia, seharusnya pada kerja kolektif pemerintah sebagai institusi, bukan sekadar figur pemimpin.
“Birokrasi itu institusi, bukan personal. Tunjukkan apa yang dilakukan pemerintah untuk rakyat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal mengajak insan pers untuk mengedepankan prinsip tabayun atau klarifikasi dalam setiap pemberitaan, terutama terkait kebijakan publik.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat dan tidak menyesatkan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap media.
PWI NTB memanfaatkan momentum Hari Pers Nasional 2026 sebagai ajang memperkuat kolaborasi. Kegiatan ini dirangkai dengan Halal Bihalal, talkshow, dan diskusi wartawan.
Mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat Menuju NTB Makmur Mendunia”, acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk Sekda NTB Abul Chair dan Wali Kota Mataram Mohan Roliskana.
Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliluddin, menegaskan bahwa pers yang sehat adalah pers yang merdeka, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kode etik.
Ia juga menyoroti pentingnya ekosistem media yang sehat di tengah tantangan disinformasi dan polarisasi.
“Jika ekosistem pers sakit, dampaknya besar—mulai dari terganggunya pembangunan ekonomi hingga menurunnya kepercayaan investor,” jelasnya.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah juga merupakan bagian penting dari demokrasi.
“Kritik itu obat. Memang pahit, tapi menyembuhkan,” tutupnya.(wnn01)
