MATARAM, WNN.CO.ID – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (Diskominfotik NTB) menggelar Forum Perangkat Daerah sebagai langkah strategis menyusun Rencana Kerja Tahun 2027.
Forum ini menjadi titik penting untuk memperkuat integrasi sistem pemerintahan berbasis digital sekaligus mendorong implementasi Satu Data Daerah.
Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan perangkat daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, mitra pembangunan, serta didukung Tim Ahli Gubernur NTB, termasuk Adhar Hakim.
Sekretaris Dinas Kominfotik NTB, Mujaddid Muhas, menegaskan forum ini menjadi ruang kolaboratif untuk menyelaraskan program lintas sektor.
“Forum ini penting untuk mengonfirmasi dan menyelaraskan program kerja, sekaligus menghimpun masukan dari seluruh pihak, baik internal pemerintah maupun stakeholder,” ujarnya.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa transformasi digital di NTB masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar.
Mulai dari fragmentasi sistem dan data antar perangkat daerah, integrasi aplikasi yang belum optimal, hingga implementasi Satu Data yang masih perlu diperkuat.
“Kita harus jujur, masih banyak aplikasi dibangun secara parsial tanpa arsitektur terintegrasi. Akibatnya, data belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal,” tegasnya.
Selain itu, komunikasi publik pemerintah dinilai belum sepenuhnya strategis dan terukur. Di sisi lain, kesenjangan infrastruktur serta literasi digital juga masih menjadi pekerjaan rumah dalam pemerataan layanan publik berbasis digital.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Diskominfotik NTB menetapkan lima fokus utama kebijakan tahun 2027, di antarnya: penguatan SPBE terintegrasi melalui arsitektur lintas sektor, percepatan Satu Data Daerah dengan tata kelola yang lebih kuat, transformasi komunikasi publik berbasis narasi pembangunan, penguatan infrastruktur dan literasi digital masyarakat serta ASN, penguatan statistik sektoral sebagai dasar kebijakan.
Menurut AKA, demikian Ahsanul Khalik biasa disapa, kualitas data menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan. “Tidak mungkin kita merencanakan pembangunan dengan data yang kualitasnya masih diragukan. Karena itu, statistik sektoral harus diperkuat,” jelasnya.
Salah satu target utama yang dicanangkan adalah integrasi 80 persen aplikasi perangkat daerah pada tahun 2027. Langkah ini diambil untuk menghentikan praktik pengembangan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa konektivitas.
Selain itu, pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan Indeks Keamanan Informasi sesuai standar Badan Siber dan Sandi Negara.
Upaya konkret telah dilakukan, termasuk penguatan sistem keamanan di ruang strategis pimpinan daerah guna melindungi data dari potensi gangguan.
Tak hanya itu, NTB juga menargetkan peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik ke kategori informatif serta penguatan Indeks Pembangunan Statistik untuk mendukung kebijakan berbasis data.
Diskominfotik NTB menegaskan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam mendukung integrasi sistem. Ke depan, tidak ada lagi pengembangan aplikasi secara mandiri tanpa koordinasi.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Semua harus berada dalam satu arsitektur sistem pemerintahan digital yang terintegrasi,” tegasnya.
Indikator kinerja perangkat daerah pun akan diarahkan pada kemampuan menghasilkan data yang cepat, akurat, dan berkualitas sebagai bagian dari implementasi Satu Data.
Forum ini secara resmi dibuka oleh Kepala Diskominfotik NTB dan diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang lebih terintegrasi, adaptif, serta berdampak nyata bagi peningkatan layanan publik di NTB.(wnn01)
