Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan Program Desa Berdaya Tematik menjadi strategi memperkuat ekonomi desa, menekan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.
MATARAM, WNN.CO.ID – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan melalui program yang berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, diperlukan kolaborasi, sinkronisasi data, dan pembangunan yang terintegrasi hingga menyentuh tingkat desa.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Iqbal saat membuka Rapat Koordinasi Desa Berdaya Tematik 2026 di Aula Hotel Grand Madani, Mataram, Senin (25/5/2026).
Mengusung tema “Desa Berdaya untuk Pengentasan Kemiskinan melalui Ketahanan Pangan, Kelestarian Hutan, dan Pariwisata Kelas Dunia”, rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat desa sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam arahannya, Gubernur Iqbal menekankan bahwa desa tidak lagi bisa diposisikan sekadar sebagai objek pembangunan. Desa, kata dia, harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggerakkan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
“Saya percaya upaya membangun bangsa harus dimulai dari titik paling bawah, yaitu desa. Kalau desa maju, maka daerah dan negara juga akan maju,” ujarnya.
Menurut Gubernur Iqbal, selama ini berbagai program bantuan pemerintah, lembaga internasional, hingga sektor swasta telah masuk ke desa.
Namun, dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan dinilai belum optimal karena berjalan secara terpisah tanpa arah pembangunan yang terintegrasi.
“Selama ini program masuk sendiri-sendiri, tidak saling terhubung, tidak ada sinkronisasi data, dan tidak ada yang mengorkestrasi. Karena itu pemerintah provinsi hadir untuk memastikan semua program bergerak dalam satu arah,” tegasnya.
Melalui Program Desa Berdaya Tematik, Pemerintah Provinsi NTB akan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan, memetakan persoalan spesifik di setiap desa, serta menghubungkan berbagai sumber bantuan dan pendanaan agar lebih tepat sasaran.
Program ini juga difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, serta pengembangan potensi pariwisata desa berbasis kekuatan lokal masing-masing wilayah.
Gubernur Iqbal menilai pembangunan desa yang lebih terarah akan memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan kapasitas fiskal NTB saat ini mengalami tekanan akibat menurunnya transfer dari pemerintah pusat dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah.
Meski demikian, Program Desa Berdaya Tematik tetap dipertahankan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
“Ini bukan sekadar program bantuan. Ini ikhtiar membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari desa agar pertumbuhan daerah lebih inklusif dan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Pada tahun ini, anggaran Program Desa Berdaya Tematik yang langsung disalurkan ke desa mencapai sekitar Rp128 miliar.
Sementara jika digabung dengan program OPD dan dukungan dari berbagai pihak lainnya, total anggaran yang berputar di tingkat desa diperkirakan melampaui Rp500 miliar.
“Tahun ini, melalui Desa Berdaya saja ada sekitar Rp128 miliar yang langsung turun ke desa. Kalau digabung dengan program OPD dan berbagai pihak lainnya, totalnya dipastikan lebih dari Rp500 miliar yang berputar di desa,” paparnya.
Gubernur Iqbal juga mengingatkan para kepala desa dan lurah agar menjaga kepercayaan tersebut melalui pengelolaan anggaran yang amanah, transparan, kreatif, dan memiliki orientasi jangka panjang.
Menurutnya, anggaran yang diberikan pemerintah harus mampu menjadi pemicu lahirnya aktivitas ekonomi masyarakat, memperkuat infrastruktur desa, serta membuka peluang usaha baru yang berkelanjutan.
“Dana Rp300 juta mungkin terlihat kecil. Tetapi kalau diorkestrasi dengan baik, dampaknya bisa jauh lebih besar dan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi desa,” ujarnya.
Di akhir arahannya, Gubernur Iqbal meminta seluruh desa di NTB menunjukkan tata kelola yang baik agar semakin dipercaya dalam menerima dukungan program pembangunan pada masa mendatang.
“Tunjukkan bahwa desa-desa di NTB mampu mengelola program dengan baik, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(wnn02)
