MATARAM, WNN.CO.ID — Di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah (Timteng) yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, bergerak cepat.
Gubernur Iqbal melakukan komunikasi langsung dengan sejumlah Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) di kawasan Teluk dan Iran untuk memastikan Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya asal NTB, berada dalam kondisi aman dan terpantau.
Langkah ini bukan sekadar prosedural. Bagi Gubernur Iqbal, ini adalah bentuk tanggung jawab moral seorang kepala daerah terhadap warganya, tanpa batas geografis.
“Sebagai kepala daerah, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga NTB yang berada di luar negeri tetap dalam perlindungan negara, terlebih dalam situasi geopolitik yang berkembang seperti saat ini,” tegasnya.
Komunikasi dilakukan dengan sejumlah perwakilan RI di kawasan terdampak, antara lain: KBRI Teheran, KBRI Riyadh, KBRI Muscat, KBRI Abu Dhabi, KBRI Manama, KBRI Doha, KBRI Kuwait City.
Dari hasil komunikasi tersebut, seluruh perwakilan RI memastikan bahwa WNI yang terdata berada dalam pemantauan intensif melalui jejaring komunitas Indonesia di masing-masing negara.
Tak hanya itu, rencana kontinjensi telah diaktifkan sebagai langkah antisipatif jika situasi memburuk. “Para Duta Besar memastikan seluruh WNI yang terdaftar dalam kondisi terpantau. Masing-masing KBRI telah mengaktifkan rencana kontinjensi sebagai langkah mitigasi apabila terjadi eskalasi lebih lanjut,” jelas Gubernur Iqbal.
Dalam setiap komunikasi, Gubernur Iqbal secara khusus menitipkan warga NTB agar mendapat perhatian maksimal dari para Duta Besar. “Keselamatan warga NTB adalah prioritas. Saya menitipkan mereka secara khusus,” tegasnya.
Ia juga mengimbau keluarga di NTB yang memiliki anggota keluarga di kawasan Timur Tengah untuk tetap tenang, menjaga komunikasi, dan memastikan data keberadaan mereka tercatat di KBRI atau KJRI setempat.
Jika belum terdaftar, masyarakat diminta segera menghubungi hotline resmi perwakilan RI terdekat. Langkah ini dinilai krusial agar perlindungan dapat diberikan secara cepat dan tepat apabila situasi darurat terjadi.
Menariknya, dalam diskusi tersebut Gubernur Iqbal juga berbagi pengalamannya saat menangani perlindungan WNI di wilayah konflik pada masa penugasannya di Kementerian Luar Negeri. Pengalaman tersebut menjadi nilai tambah dalam memperkuat koordinasi lintas level pemerintahan.
Pendekatan yang dibangun bukan sekadar reaktif, tetapi adaptif—mengikuti dinamika lapangan yang bisa berubah dalam hitungan jam.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menegaskan bahwa komunikasi ini bukan langkah sesaat. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI di luar negeri akan dilakukan secara berkala.
“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi secara rutin. Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap situasi global yang berpotensi berdampak pada warga kita,” ungkapnya.
Di era konektivitas global, jarak bukan lagi penghalang untuk hadir dan melindungi. Komitmen Pemprov NTB menjadi penegasan bahwa negara—melalui sinergi pusat dan daerah—tetap berdiri di belakang setiap warganya, di mana pun mereka berada.(wnn01)
