Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal berhasil mengamankan komitmen 11 ribu unit rumah subsidi usai mengajukan penambahan kuota di hadapan Menteri PKP, Maruarar Sirait dan jajaran pemerintah pusat.
MATARAM, WNN.CO.ID – Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat momentum penting dalam sektor perumahan rakyat.
Di tengah rangkaian kunjungan jajaran menteri kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, NTB memperoleh komitmen tambahan kuota rumah subsidi hingga mencapai 11 ribu unit.
Momen tersebut terjadi dalam agenda pertemuan yang dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri, serta sejumlah pejabat kementerian dan pelaku pengembang perumahan subsidi.
Awalnya, NTB disebut memperoleh kuota awal sebanyak 5.000 unit rumah subsidi. Namun, dalam forum tersebut, Menteri PKP membuka ruang diskusi mengenai kebutuhan riil perumahan di daerah.
Kesempatan itu dimanfaatkan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal untuk menyampaikan usulan tambahan kuota berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.
Dengan mengacu pada kebutuhan hunian masyarakat, Gubernur Iqbal mengajukan peningkatan kuota menjadi 10 ribu unit atau dua kali lipat dari jumlah awal yang dialokasikan.
Respons cepat kemudian datang dari Menteri PKP. Dalam forum tersebut, usulan penambahan kuota tidak hanya disetujui, tetapi jumlahnya juga ditingkatkan menjadi 11 ribu unit rumah subsidi.
Tambahan kuota ini diproyeksikan dapat membuka akses hunian layak bagi lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah di NTB.
Selain berdampak pada sektor perumahan, peningkatan jumlah pembangunan rumah subsidi juga dinilai berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, mulai dari sektor konstruksi, tenaga kerja, hingga rantai pasok material bangunan.
Suasana forum yang berlangsung formal pun disebut berubah lebih dinamis setelah keputusan tersebut diumumkan. Para pengembang yang hadir menyambut hasil itu dengan antusias.
Komitmen penambahan kuota rumah subsidi ini menjadi salah satu langkah strategis bagi NTB dalam mendorong pemerataan akses hunian sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.(wnn02)
