MATARAM, WNN.CO.ID — Di tengah meningkatnya tensi geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memastikan seluruh warga NTB yang berada di kawasan Timur Tengah dalam kondisi aman dan terus dipantau secara intensif oleh perwakilan Republik Indonesia di negara masing-masing.
Kepastian ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, usai melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr. Aidy Furqon, serta kementerian terkait di tingkat pusat.
Berdasarkan data resmi dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tercatat 155 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB berada di kawasan Timur Tengah. Rinciannya: 144 orang di Arab Saudi, 10 orang di Uni Emirat Arab, 1 orang di Kuwait.
Dari total tersebut, 86 orang laki-laki dan 69 perempuan, berasal dari berbagai kabupaten/kota di NTB. Lombok Tengah menjadi daerah asal terbanyak, disusul Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Barat, dan Kota Mataram.
Mayoritas PMI bekerja di sektor jasa, termasuk layanan personal dan domestik. Sebagian lainnya tersebar di sektor akomodasi dan kuliner, kesehatan dan sosial, pertambangan, industri pengolahan, serta konstruksi.
“Berdasarkan koordinasi terakhir dengan kementerian terkait, seluruh PMI asal NTB dalam kondisi baik dan tidak berada di zona terdampak langsung konflik. Mereka berada dalam pemantauan KBRI dan KJRI sesuai wilayah penempatan,” jelasnya.
Selain PMI, Pemprov NTB juga memantau jemaah umroh asal NTB yang saat ini berada di Arab Saudi. Berdasarkan data per 2 Maret 2026, sebanyak 1.415 jemaah telah diberangkatkan ke Jeddah sejak 19 Februari 2026 melalui Bandara International Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok.
Dari jumlah tersebut: 43 jemaah telah kembali ke Indonesia, 1.372 jemaah masih berada di Arab Saudi dan dilaporkan dalam kondisi aman serta menjalankan rangkaian ibadah sesuai jadwal.
Kepulangan jamaah dijadwalkan mulai 7 Maret 2026, dengan masa tinggal rata-rata 9–12 hari. Pemerintah daerah berharap seluruh proses kepulangan berjalan lancar dan tidak terdampak eskalasi konflik regional.
Seluruh warga NTB di kawasan Timur Tengah berada dalam sistem perlindungan negara melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, serta perwakilan RI di Uni Emirat Arab dan Kuwait.
Pemprov NTB juga menyiapkan mekanisme koordinasi cepat apabila terjadi perkembangan situasi yang memerlukan langkah perlindungan lanjutan.
“Kami memahami kekhawatiran keluarga di NTB. Namun hingga saat ini tidak ada laporan warga NTB yang terdampak langsung konflik. Pemerintah terus melakukan komunikasi berkala dan akan menyampaikan perkembangan secara resmi,” tegasnya.
Di era banjir informasi dan viralitas media sosial, Pemprov NTB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan hanya merujuk pada sumber resmi pemerintah. Transparansi dan keselamatan warga menjadi prioritas utama.
Dengan sistem pemantauan yang aktif dan koordinasi lintas kementerian, pemerintah memastikan bahwa warga NTB di luar negeri tetap dalam perlindungan negara—karena di situasi global yang dinamis, kehadiran negara bukan sekadar formalitas, tetapi komitmen nyata.(wnn01)
