LOMBOK TENGAH, WNN.CO.ID — Safari Ramadan kerap dipersepsikan sebagai agenda seremonial tahunan: pejabat datang, sambutan dibacakan, foto diambil, lalu selesai. Namun malam kedua Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Hidayaturrahman, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), pada Sabtu (21/2/2026), mencoba mematahkan stigma itu.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) ingin menjadikan momen ini lebih dari sekadar kunjungan—melainkan ruang verifikasi publik: apakah program benar-benar sampai ke masyarakat, atau hanya berhenti di atas kertas.
Kegiatan dipimpin langsung Bupati Loteng, HL Pathul Bahri, didampingi Sekda HL Firman Wijaya, unsur Forkopimda, anggota DPRD Dapil Praya Timur, pimpinan OPD, BUMN, BUMD, kepala desa, tokoh masyarakat, hingga generasi muda setempat. Komposisi hadirin menunjukkan satu hal: pembangunan bukan urusan satu kantor, tapi ekosistem.
Safari Ramadan dimulai dengan santunan anak yatim dan penyerahan klaim BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris pekerja. Momen ini terasa sederhana, namun sarat makna—kebijakan sosial tidak lagi terdengar abstrak, melainkan hadir dalam bentuk nyata.
Bagi pemerintah daerah, perlindungan sosial bukan jargon birokrasi, melainkan bagian dari keamanan hidup warga.
Plh Camat Praya Timur, Junaidi, berharap agenda ini memperkuat hubungan antarpemerintahan sekaligus mendekatkan negara dengan masyarakat. “Kami berharap Safari Ramadan ini semakin mempererat silaturahmi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Bupati Pathul Bahri menegaskan arah kebijakan: pelayanan publik harus cepat, tepat, dan relevan dengan kebutuhan warga. Ia memaparkan sejumlah program strategis yang diproyeksikan berdampak langsung terhadap ekonomi lokal.
Tahun ini pembangunan batalyon di Mangkung, Praya Barat, akan dimulai. Disusul rencana pembangunan Kodam pada 2028 mendatang. Pemerintah menilai proyek tersebut bukan hanya fasilitas militer, tetapi juga motor ekonomi baru—memicu pergerakan sektor jasa, perdagangan, hingga UMKM.
Di sektor pertanian, Lombok Tengah kini berada pada posisi penting: daerah surplus pangan sekaligus penyangga nasional. Sekitar 50 ribu hektare lahan basah telah ditetapkan sebagai lahan dilindungi untuk menjaga keberlanjutan produksi.
“Alhamdulillah Lombok Tengah ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional karena dinilai surplus oleh pemerintah pusat,” kata Bupati Pathul Bahri.
Penguatan ekonomi desa dilakukan lewat program Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah akan menyediakan kendaraan pick-up dan dukungan operasional agar distribusi hasil tani lebih efisien.
Namun ada garis tegas: koperasi tidak boleh membeli gabah petani di bawah harga netto yang ditetapkan. “Koperasi tidak boleh mengambil keuntungan di luar ketentuan. Uang harus tetap berputar di desa agar kesejahteraan masyarakat terjaga,” tegas Bupati Pathul Bahri.
Pesannya jelas—pembangunan tidak boleh mengalir ke kota saja; desa harus menjadi pusat pertumbuhan. Adapun terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat juga masih diproses, meski terkendala status lahan yang masuk kategori dilindungi sehingga memerlukan penyesuaian regulasi.
Di sinilah Safari Ramadan menemukan maknanya: bukan hanya forum spiritual, tetapi forum komunikasi publik. Pemerintah menyampaikan rencana, masyarakat memahami arah kebijakan, dan keduanya berada dalam ruang yang sama.
Safari Ramadan akhirnya berubah fungsi—dari kegiatan keagamaan menjadi kanal transparansi. Bukan hanya berbagi takjil dan tausiah, tetapi juga berbagi arah masa depan daerah.(wnn11)
