Oleh: Ahsanul Khalik-Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB |
GUBERNUR NTB, Lalu Muhamad Iqbal resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pengembangan layanan seaplane, pada Sabtu, 28 Februari 2026 bersama Bupati Lombok Tengah (Loteng), HL Pathul Bahri dan PT Abadi Mega Angkutan. Penandatanganan ini disaksikan Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Dudy Purwagandhi.
Namun momentum tersebut bukan sekadar seremoni pembukaan rute wisata baru. Ini adalah titik mula dari arsitektur besar konektivitas kepulauan NTB—sebuah lompatan strategis yang menjawab tantangan geografis dengan logika aviasi modern.
Pemilihan Bendungan Batujai bukan keputusan estetis, melainkan hasil kalkulasi teknis berbasis standar keselamatan penerbangan. Lokasinya yang berdekatan dengan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) menjadi keunggulan kunci.
Integrasi dengan sistem Air Traffic Control (ATC) memungkinkan pengawasan ruang udara berada dalam satu klaster kendali. Artinya, tidak ada fragmentasi komunikasi, tidak ada duplikasi infrastruktur mahal, dan respons darurat bisa dilakukan lebih cepat karena berada dalam ekosistem bandara internasional.
Dalam bahasa sederhana: ini bukan proyek gaya-gayaan. Ini proyek berbasis aviation logic.
Sebagai provinsi kepulauan, NTB memiliki ratusan pulau kecil di perairan Lombok dan Sumbawa. Potensi ekonominya besar, tetapi aksesibilitas sering menjadi bottleneck.
Transportasi laut tetap vital, namun waktu tempuh antarpulau bisa memakan waktu berjam-jam dan sangat bergantung pada cuaca. Seaplane berpotensi memangkas perjalanan menjadi hitungan puluhan menit. Bagi pelaku usaha, wisatawan premium, hingga layanan darurat medis, efisiensi waktu adalah game changer.
Di era mobilitas cepat seperti sekarang—ketika generasi milenial dan Gen Z menghargai pengalaman autentik sekaligus efisiensi—konektivitas adalah mata uang baru daya saing daerah.
Pengembangan seaplane Batujai tidak dilakukan secara instan. Roadmap implementasinya mencakup:
– Penataan waterbase sesuai regulasi keselamatan penerbangan.
– Sinkronisasi perizinan dan SOP water aerodrome.
– Pembangunan fasilitas berkonsep ramah lingkungan.
– Uji coba operasional sebelum ekspansi rute.
Koordinasi dengan pengelola bendungan memastikan fungsi utama pengairan tetap terjaga. Operasional dirancang tidak mengganggu tata kelola air maupun keselamatan kawasan.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi. Karena proyek infrastruktur modern bukan hanya soal membangun, tetapi juga membangun kepercayaan publik.
Seaplane memperkuat pendekatan low volume–high value tourism: jumlah wisatawan terkendali dengan kontribusi ekonomi lebih tinggi.
Dampaknya bersifat multiplier:
– Pemerataan kunjungan ke pulau-pulau kecil.
– Peningkatan okupansi homestay dan eco-resort.
– Pertumbuhan UMKM pesisir.
– Kenaikan Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata.
Dalam horizon 5–10 tahun, konektivitas cepat ini membuka peluang investasi resort pulau kecil, memperluas pasar wisata konservasi, hingga mempercepat distribusi komoditas perikanan premium.
Konektivitas udara-air ini memiliki implikasi lintas sektor:
– Mendukung ekonomi biru melalui mobilitas pelaku usaha dan investor.
– Memungkinkan evakuasi medis dari pulau terpencil.
– Memperkuat jejaring regional Bali–NTB–NTT.
– Menjadi katalis kawasan berbasis keberlanjutan.
Dengan kata lain, seaplane bukan proyek tunggal. Ia adalah simpul integrasi kebijakan—menghubungkan pariwisata, perikanan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan dalam satu ekosistem.
Apakah ini elitis?
Segmen premium memang menjadi pintu masuk untuk mengoptimalkan nilai ekonomi per kunjungan. Namun efek ekonominya menyebar melalui lapangan kerja, kemitraan UMKM, dan jasa lokal.
Apakah ramah lingkungan?
Fasilitas dirancang berkonsep hijau dan tunduk pada regulasi keselamatan serta lingkungan. Prinsipnya jelas: pertumbuhan ekonomi dan kelestarian harus berjalan seiring.
Apakah fungsi bendungan terganggu?
Operasional mengikuti regulasi teknis dan tidak mengganggu fungsi utama pengairan, dengan koordinasi lintas instansi yang ketat.
Tidak banyak provinsi yang memiliki waterbase terintegrasi dengan bandara internasional. Diferensiasi ini memperkuat posisi NTB dalam peta pariwisata nasional dan regional.
Bagi Lalu Muhamad Iqbal, kebijakan ini adalah transformasi dari sekadar destinasi unggulan menuju ekosistem kepulauan yang terhubung dan berdaya saing.
Seaplane Batujai bukan garis akhir. Ia adalah babak awal reposisi strategis NTB—dari wilayah yang dipisahkan laut menjadi wilayah yang dipersatukan konektivitas.
Di masa depan, kepulauan bukan lagi batas geografis. Ia adalah kekuatan utama yang, jika dikelola dengan cerdas dan terukur, mampu mengantarkan NTB menuju keunggulan kompetitif nasional dan regional.(wnn04)
