JAKARTA, WNN.CO.ID – Menteri Pertanian (Mentan), Adi Amran Sulaiman menyebutkan Indonesia memiliki 10 juta hektare (10 Ha) lahan berupa rawa yang bisa disulap menjadi lahan produktif.
Dan apabila luas lahan tersebut bisa ditambahkan, maka Indonesia akan mampu menjadi swasembada pangan bahkan bisa menyiapkan diri menjadi lumbung pangan bagi dunia.
Hal ini perlu, mengingat dunia saat ini sedang dihadapkan pada krisis pangan akibat kondisi geopolitik dunia dan dampak perubahan iklim. Dan setiap negara kini fokus untuk menyediakan kebutuhannya masing-masing, sehingga persaingan ketat untuk mengimpor dari negara sentra produksi.
”Pokoknya Indonesia harus mampu swasembada, bahkan menyiapkan diri untuk menjadi lumbung pangan bagi dunia. Kami optimistis misi tersebut bisa dilaksanakan karena Indonesia memiliki lahan potensial yang belum tergarap maksimal,” kata Mentan Amran saat hadir sebagai pembicara “Simposium Geopolitik dan Geostrategis Global Serta Pengaruhnya Terhadap Indonesia Tahun 2023”, di Lapangan Bhineka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Kamis (2/11/2023).
Untuk bisa swasembada, pertanian Indonesia perlu beralih dari cara tradisional menjadi modern. Mentan Amran menyebutkan, modernisasi bisa dilakukan bila petani mampu memanfaatkan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang tepat guna.
“Kita tidak akan bisa memanfaatkan 10 juta hektare lahan tadi kalau kita hanya menggunakan cara-cara tradisional. Karena itu, kita perlu masifkan penggunaan alsintan. Traktor, drone untuk menebar benih, transplanter, dan alsintan lainnya harus kita gunakan untuk tingkatkan produktivitas ,” ujarnya.
Mentan Amran menyinggung persoalan pupuk juga menjadi salah satu yang menjadi perhatiannya. Saat ini, penggunaan kartu tani kurang efektif, karena banyak petani yang tidak bisa menggunakannya.
“Selama seminggu ini kami pelajari, ternyata banyak petani yang tinggal di pegunungan atau pedalaman yang kartu taninya tidak bisa digunakan. Karena itu, semoga dalam satu atau dua hari ke depan, kami bisa keluarkan peraturan bahwa hanya dengan KTP, petani bisa mengakses pupuk subsidi,” ungkapnya.(wnn01)
