JAKARTA, WNN.CO.ID — Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, menjadi saksi sebuah pertemuan politik yang sarat makna.
Selama hampir lima jam penuh, Presiden Prabowo Subianto menggelar diskusi intens dengan sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan Ketua KPK, Abraham Samad, pada Jumat (30/1/2026).
Pertemuan itu bukan sekadar jamuan makan malam. Lebih dari itu, ia menjadi panggung pernyataan sikap—bahkan pertaruhan politik—terkait masa depan pemberantasan korupsi, reformasi aparat penegak hukum, hingga arah geopolitik Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pernyataan yang langsung menyita perhatian publik. Ia menegaskan komitmennya untuk memburu para pelaku perampokan sumber daya alam (SDA), tanpa pandang bulu.
“Saya akan kejar oligarki yang merampok negara, sampai kapan pun. Mau disebut ‘9 Naga’ sekalipun, akan saya kejar,” ujar Prabowo dengan nada tegas, seperti diungkapkan Abraham Samad.
Pernyataan itu sontak memunculkan satu pertanyaan besar di ruang publik: apakah ini awal dari penegakan hukum yang nyata, atau sekadar retorika kekuasaan?.
Abraham Samad membeberkan sejumlah poin krusial yang menjadi fokus diskusi selama pertemuan maraton tersebut.
Seluruh tokoh yang hadir sepakat bahwa reformasi kepolisian merupakan agenda mendesak. Tanpa pembenahan menyeluruh, supremasi hukum dinilai sulit terwujud secara adil dan konsisten.
Samad secara terbuka menyoroti dampak Revisi UU KPK 2019 yang dinilai memangkas independensi lembaga antirasuah. Ia mendorong agar KPK dikembalikan ke posisi semula—sebagai institusi independen, bukan di bawah bayang-bayang kekuasaan eksekutif.
Terkait wacana keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace yang digagas mantan Presiden AS Donald Trump, Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaan tersebut bukan keputusan final. Jika terbukti merugikan kepentingan kemanusiaan, khususnya Palestina dan Gaza, Indonesia siap mengambil jarak.
Kebocoran pendapatan negara akibat eksploitasi SDA menjadi perhatian serius. Pemerintah, menurut Prabowo, harus memastikan kekayaan alam dikelola untuk kepentingan publik, bukan segelintir elite.
Abraham Samad juga menekankan pentingnya melibatkan suara publik dalam proses rekrutmen pimpinan KPK ke depan. Menurutnya, tanpa partisipasi rakyat, upaya pemulihan marwah KPK akan kembali terjebak pada kompromi politik.
Akankah Presiden Prabowo berani memulihkan independensi KPK? Mampukah janji memburu oligarki benar-benar diwujudkan, atau justru kekuasaan yang akhirnya dijinakkan? Waktu akan menjawab. Dan publik akan terus mengawasi.(wnn01)
