MATARAM, WNN.CO.ID – Dalam situasi genting, waktu adalah segalanya. Dan di momen krusial itulah Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menunjukkan respons cepatnya saat menerima laporan mengenai seorang pasien kritis asal Sumbawa yang terkendala proses rujukan akibat persoalan administrasi dan biaya.
Pasien tersebut sebelumnya dirawat selama lima hari di rumah sakit daerah di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan hasil evaluasi medis, kondisinya membutuhkan penanganan lanjutan di rumah sakit tipe A di Mataram. Namun, proses rujukan sempat tertahan. Tunggakan administrasi serta biaya operasional ambulans menjadi hambatan yang tak mudah bagi pihak keluarga.
Situasi semakin kompleks karena kepesertaan BPJS Kesehatan pasien belum dapat langsung digunakan. Regulasi terkait kronologi kejadian membuat klaim penjaminan tidak bisa segera diproses, sehingga waktu terus berjalan di tengah kondisi medis yang semakin genting.
Mendapatkan laporan tersebut, Gubernur Iqbal langsung menginstruksikan jajaran terkait untuk menjadikan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Tanpa berlarut dalam prosedur, Pemerintah Provinsi NTB mengambil langkah konkret.
Pemprov NTB menyelesaikan kewajiban administrasi di rumah sakit asal, memfasilitasi proses rujukan, serta menanggung biaya ambulans medis menuju RSUD Provinsi NTB. Tak hanya itu, keluarga pasien juga difasilitasi rumah singgah selama masa perawatan di Mataram, agar tidak terbebani biaya tambahan di tengah situasi yang sudah berat.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Persoalan administratif tidak boleh menghambat penanganan medis,” tegas Gubernur Iqbal dalam koordinasi penanganan kasus tersebut.
Kini, pasien telah tiba di RSUD Provinsi NTB dan menjalani perawatan intensif sesuai standar medis. Pihak rumah sakit diminta memberikan layanan optimal demi memastikan kondisi pasien segera tertangani dengan baik.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa di tengah tantangan birokrasi dan regulasi, negara tetap harus hadir secara nyata. Bagi generasi muda yang kritis dan melek informasi, transparansi serta respons cepat seperti ini bukan sekadar kabar baik—melainkan standar baru dalam pelayanan publik. Di atas segala prosedur dan angka-angka administrasi, keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama.(wnn03)
