JAKARTA, WNN.CO.ID – Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud menegaskan bahwa ada tiga hal yang harus dipegang teguh agar bang sa ini tidak bubar. Pertama adalah integrasi wilayah, kedua integrasi pemimpin dan rakyat serta ketiga integrasi nilai.
Bahkan, Kiai Marsudi juga berpesan agar memperhatikan empat hal dalam berpolitik kebangsaan. Pertama soal struktur berbangsa dan bernegara. Kedua persatuan, baik wilayah maupun ide. Ketiga yakni aturan mulai dari UUD 1945 hingga turunannya. Dan terakhir bisa dikontrol.
‘’Pemimpin harus bisa dikontrol dan mengontrol. Negara ini adalah negara kesepakatan. Untuk menuju sepakat, maka musyawarah. Itulah hal-hal penting yang ingin saya sampaikan,’’ kata Kiai Marsudi di sela-sela acara silaturahmi bersama Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).
Kedatangan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ke MUI Pusat tak lain adalah guna mengajak MUI untuk ikut bergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi yang akan menyambangi MPR RI pada 10 November 2023 untuk meminta agar bangsa ini kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa.
‘’Kehadiran saya ke sini untuk mengajak MUI, terutama juga guru saya, KH Marsudi Syuhud, untuk ikut bersama-sama mendatangi MPR RI agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya disempurnakan dengan teknik adendum,’’ kata LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu kemudian menjabarkan beberapa hal yang melandasi gagasan agar bangsa ini kembali ke UUD 1945 naskah asli. Menurut LaNyalla, persoalan bangsa ini harus dibenahi dari akar persoalannya, yakni di hulu.
‘’Komitmen kami adalah memperbaiki bangsa ini. Tentu perbaikan itu harus dilakukan di hulunya, karena di sanalah problematikanya. Hulunya itu adalah UUD 1945. Sudah waktunya UUD 1945 yang dikudeta pada tahun 1999-2002 harus dikembalikan sesuai aslinya,’’ ujar LaNyalla.
Pengamat Ekonomi-Politik, Ichsanuddin Noorsy yang turut mendampingi Ketua DPD RI menambahkan, apa yang dilakukan DPD RI merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi bangsa yang kian karut marut.
Ichsanuddin menjabarkan, sistem pemilihan presiden (Pilpres) secara langsung sangat jelas bertentangan dengan Pancasila, utamanya adalah Sila Keempat Pancasila.
‘’Amerika saja sebagai dedengkot demokrasi tidak menerapkan public vote, tetapi electoral vote. Lalu mengapa kita menelan mentah-mentah konsep yang jelas-jelas bertentangan dengan Sila Keempat Pancasila itu,’’ kata Ichsanuddin Noorsy.
Ia kemudian mengutip pidato mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama dalam satu kesempatan di Universitas Al-Azhar Kairo. ‘’Obama saat itu mengatakan ‘demokrasi yang disebarkan Amerika Serikat tidak kompatibel dengan negara-bangsa lainnya’,’’ sebut Ichsanuddin Noorsy.(wnn01)
