JAKARTA, WNN.CO.ID – Sebanyak 2.131 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (Jatim) akan habis masa kontraknya awal tahun 2024 ini. Dari 2.131 PPPK tersebut, yakni terdiri dari 55 orang formasi tenaga kesehatan, 14 orang formasi tenaga teknis, dan 2.062 orang formasi guru.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melakukan langkah evaluasi terhadap keberadaan mereka. Salah satunya, peran serta dalam penanganan kemiskinan menjadi salah satu penilaian evaluasi. Mereka tengah menjalani evaluasi penilaian kinerja melalui sasaran kinerja pegawai (SKP), untuk menentukan apakah diperpanjang kontraknya atau tidak.
Salah satu kriteria penilaian adalah peran serta dan keterlibatan mereka dalam pengentasan kemiskinan daerah. Karena selama menjalani kontrak, mereka dilibatkan dalam beberapa program pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan melakukan identifikasi dan pendampingan warga miskin yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal tenaga PPPK.
Hal itu menjadi kebijakan, karena Banyuwangi telah menetapkan tujuh prioritas penanganan kemiskinan yang harus diselesaikan di level desa. Di antaranya adalah penuntasan anak miskin tidak/putus sekolah, penanganan bumil dan balita kurang gizi, penanganan warga miskin yang tidak bisa mengakses pengobatan, penanganan lansia sebatang kara dan penanganan rumah warga miskin tidak layak huni.
Menyikapi akan habisnya masa kontrak 2.131 PPPK di Kabupaten Banyuwangi tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani agar lebih akomodatif dengan memaksimalkan perpanjangan kerja terhadap 2.131 PPPK.
Kendati demikian, LaNyalla menghormati kriteria perpanjangan yang diberikan Bupati Banyuwangi, yaitu penilaian atas kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Banyuwangi. Itu karena memang kriteria penilaian bisa diberlakukan oleh bupati.
‘’Tetapi sebagai bagian dari penyanggah ekonomi dan pendukung daya beli masyarakat, sebaiknya memang dilakukan akomodasi terhadap mereka untuk diperpanjang. Sebab, tingkat daya beli masyarakat belum membaik. Sehingga mereka yang masih bekerja dan berpenghasilan, sangat menolong indeks konsumsi masyarakat,’’ kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Minggu (7/1/2024).
Selama ini, LaNyalla memang dikenal peduli dengan rekruitmen PPPK, terutama dari kalangan tenaga pendidik atau guru honorer. Di level Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), sekitar 6.000 lebih guru honorer telah diperjuangkan oleh pria asli Bugis itu melalui Pemprov Jatim. Bahkan LaNyalla mengawal langsung penyerahan berkas mereka ke Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.(wnn01)
