Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mematangkan pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa. Desa Pandai, Kabupaten Bima, menjadi lokasi prioritas dengan dukungan lahan hibah hingga 18 hektare.
BIMA, WNN.CO.ID – Kabupaten Bima semakin menguat sebagai lokasi prioritas pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Program pendidikan berasrama yang digagas pemerintah pusat tersebut diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Lokasi yang saat ini menjadi fokus kajian berada di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terus mematangkan berbagai aspek teknis guna memastikan pembangunan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap realisasi proyek pendidikan strategis tersebut.
Salah satu bentuk dukungan itu adalah penyediaan lahan yang telah dihibahkan khusus untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Tanah ini dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima. Saat ini masih dilakukan kajian teknis untuk menentukan lokasi yang paling tepat,” tegas Gubernur Iqbal usai mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meninjau lokasi pembangunan, Jumat (29/5/2026).
Menurut Gubernur Iqbal, terdapat dua alternatif lahan yang sedang dikaji. Masing-masing memiliki luas sekitar 13 hektare dan 18 hektare.
Kedua lokasi tersebut dinilai cukup representatif untuk mendukung konsep kawasan pendidikan terpadu yang akan diterapkan pada Sekolah Rakyat.
Ia menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya menghadirkan fasilitas pendidikan baru, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di NTB.
“Ini adalah investasi sumber daya manusia. Kami ingin memastikan anak-anak NTB memiliki akses pendidikan yang lebih baik dan kesempatan yang sama untuk berkembang,” katanya.
Sementara itu, Menteri PU, Dody Hanggodo menilai kawasan yang disiapkan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat pendidikan karena didukung ketersediaan lahan yang memadai.
“Lahannya cukup luas dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Saat ini kami sedang melihat lokasi yang paling siap untuk mendukung pembangunan,” ujar Dody.
Meski demikian, pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah kajian teknis sebelum pembangunan dimulai. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi akses jalan menuju lokasi, penataan alur sungai, penyesuaian jaringan listrik, hingga pengaturan fasilitas yang berada di sekitar kawasan pembangunan.
“Akses menuju lokasi masih menjadi tantangan. Karena itu seluruh aspek teknis harus dipastikan terlebih dahulu agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” jelasnya.
Saat ini koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB terus dilakukan untuk memastikan lokasi yang dipilih benar-benar siap mendukung operasional Sekolah Rakyat dalam jangka panjang.
Hingga kini, Desa Pandai di Kecamatan Woha masih menjadi kandidat terkuat sekaligus lokasi prioritas pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa.
Jika terealisasi, kehadiran Sekolah Rakyat di Bima diyakini akan menjadi tonggak penting pemerataan pendidikan di NTB.
Program ini juga diharapkan membuka peluang yang lebih luas bagi anak-anak daerah untuk memperoleh pendidikan berkualitas, inklusif, dan mampu menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih cerah.(wwn02)
