Pemprov NTB menargetkan predikat Sangat Baik pada Indeks Satu Data Indonesia melalui penguatan tata kelola data dan transformasi digital pemerintahan.
MATARAM, WNN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus mempercepat transformasi tata kelola data untuk mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis fakta.
Melalui penguatan implementasi Satu Data Indonesia, NTB menargetkan peningkatan predikat Indeks Satu Data Indonesia (SDI) menjadi kategori Sangat Baik pada penilaian nasional mendatang.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung berbagai program prioritas daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga transformasi digital pemerintahan.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB bersama Bappeda NTB selaku Sekretariat Forum Satu Data dan penanggung jawab data geospasial daerah, di Mataram, Kamis (11/6/2026).
Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Halik, mengungkapkan bahwa hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
NTB berhasil meraih nilai 75,85 dengan predikat Baik, meningkat tajam dibanding capaian sebelumnya yang berada pada angka 53,44 atau kategori Cukup.
Menurut pria yang akrab disapa AKA itu, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, Bappeda, Badan Pusat Statistik (BPS), Walidata, Walidata Pendukung, hingga para produsen data yang terus memperkuat tata kelola data pembangunan daerah.
“Penilaian Satu Data Indonesia bukan sekadar melihat banyaknya data yang dimiliki daerah. Yang dinilai adalah bagaimana data tersebut dikelola, terdokumentasi dengan baik, memiliki standar yang jelas, mudah dibagipakaikan, dan benar-benar digunakan dalam proses pengambilan kebijakan,” ujarnya.
AKA menegaskan bahwa penguatan tata kelola data sejalan dengan arah pembangunan yang ditekankan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang mendorong seluruh kebijakan daerah berbasis data yang valid dan terintegrasi.
Menurutnya, pembangunan yang efektif tidak bisa lagi hanya mengandalkan asumsi, melainkan harus didukung oleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pak Gubernur memberikan perhatian besar terhadap penguatan tata kelola data karena seluruh kebijakan pembangunan harus berbasis fakta dan kebutuhan riil masyarakat. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata,” katanya.
Ia menjelaskan, data yang terintegrasi menjadi instrumen penting dalam menentukan wilayah prioritas penanganan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, hingga mempercepat transformasi digital pemerintahan yang kini menjadi agenda nasional.
Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar indikator penyelenggaraan Satu Data Indonesia di NTB telah menunjukkan performa yang positif.
Ketersediaan data pembangunan terus meningkat, portal data daerah telah berjalan, dan pemanfaatan data dalam berbagai program pembangunan semakin optimal.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, khususnya pada perencanaan data dan proses pemeriksaan data.
Pemerintah daerah juga terus menyempurnakan standar data geospasial dan metadata yang menjadi komponen penting dalam penilaian nasional.
Sekretariat Forum Satu Data NTB, Suryani Eka Wijaya, optimistis NTB mampu menembus nilai di atas 90 dan meraih kategori Sangat Baik pada evaluasi berikutnya.
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov NTB tengah menyiapkan berbagai penguatan kelembagaan, termasuk pembentukan Tim Manajemen Data Spasial tingkat provinsi serta penyusunan regulasi pendukung tata kelola data yang lebih komprehensif.
Sementara itu, Penanggung Jawab Data Geospasial NTB, Tribhuana Tungga Dewi menjelaskan bahwa Bappeda NTB telah memetakan sedikitnya 155 peta tematik yang mendukung berbagai sektor pembangunan daerah.
Sebagian peta tersebut telah terintegrasi ke dalam Portal NTB Satu Data dan platform Desa Berdaya.
Menurutnya, penguatan data geospasial menjadi langkah strategis untuk menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih presisi, mulai dari sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, pariwisata, infrastruktur hingga mitigasi kebencanaan.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfotik NTB, Yasrul, menambahkan bahwa capaian Indeks Satu Data Indonesia juga akan berkontribusi terhadap penilaian Pemerintahan Digital (Pemdi).
Karena itu, penguatan tata kelola data tidak hanya berdampak pada kualitas data semata, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Melalui kolaborasi antara Dinas Kominfotik NTB, Bappeda, perangkat daerah, dan seluruh produsen data, Pemprov NTB optimistis mampu mencapai target kategori Sangat Baik pada penilaian tahun 2026.
Lebih dari sekadar mengejar skor evaluasi, penguatan Satu Data Indonesia di NTB diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar memperoleh nilai tinggi. Yang terpenting adalah menghadirkan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipercaya sebagai fondasi pembangunan NTB yang lebih maju, efektif, dan tepat sasaran,” pungkas AKA.(wnn02)
