MATARAM, WNN.CO.ID – Masa depan Rinjani sedang ditulis ulang. Bukan sekadar destinasi, tetapi simbol bagaimana Indonesia mengelola alam dengan visi global.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk mendorong tata kelola Rinjani yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berkelas dunia.
Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Kepala Balai TNGR Budhy Kurniawan dan General Manager Geopark Rinjani, Qwadru P. Wicaksono, bersama jajaran Dinas LHK, di ruang kerjanya, pada Senin (23/2/2026).
Menurut Gubernur Iqbal, pengelolaan destinasi kelas dunia tidak bisa dilakukan secara parsial. Perlu orkestrasi solid antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten—termasuk Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah—hingga masyarakat desa penyangga.
“Apa pun yang terjadi di Rinjani, pemerintah provinsi yang pertama menghadapi dampaknya. Karena itu, pengelolaannya tidak bisa berjalan sendiri,” tegasnya.
Pesan ini jelas: kolaborasi bukan pilihan, tapi keharusan. Gubernur Iqbal mengusulkan reposisi besar: Rinjani tidak lagi dipromosikan sebagai destinasi mass tourism, melainkan pendakian eksklusif berstandar internasional.
Selama ini, menurutnya, pendekatan promosi terlalu menekankan trekking, bukan mountaineering. Dampaknya? Persepsi publik yang keliru.
“Rinjani bukan bukit biasa. Kesalahan kita adalah mempromosikan trekking, bukan mountaineering. Akibatnya orang menganggap Rinjani seperti ‘Bukit Teletubbies’,” jelasnya.
Paradigma baru ini menyasar kualitas, bukan kuantitas. Gagasan Transformasi yang Diusulkan: Tiket pendakian berstandar premium, Sertifikasi khusus bagi pendaki, Asuransi wajib untuk keamanan, Skema pengelolaan ekonomi melalui badan layanan usaha daerah, Optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Tujuannya jelas: pengalaman wisata yang lebih aman, profesional, dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan.
Salah satu contoh kolaborasi konkret adalah inisiatif vertical rescue yang digagas Pemprov NTB pasca insiden kecelakaan pendaki beberapa waktu lalu. Model ini menunjukkan bahwa sinergi lintas pihak mampu melahirkan sistem keamanan yang lebih responsif dan profesional.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa keselamatan pendaki kini menjadi prioritas utama. Transformasi tata kelola Rinjani juga menyentuh aspek konservasi. Dalam pertemuan tersebut, Balai TNGR memaparkan sejumlah program prioritas: Penguatan potensi desa penyangga, Sistem pengelolaan sampah terpadu, Peningkatan fasilitas keamanan pendakian, Pengembangan merchandise dan souvenir khas geopark.
Pendekatannya sederhana namun strategis: alam terjaga, ekonomi bergerak. Gubernur Iqbal juga mendorong transparansi melalui konferensi pers, termasuk dengan media internasional, agar dunia mengetahui berbagai pembaruan tata kelola yang sedang dilakukan.
Balai TNGR mengumumkan rencana pembukaan kembali jalur pendakian pada 28 Maret 2026, menandai kesiapan menghadapi musim pendakian dengan standar pengelolaan yang lebih baik dan sistem yang lebih tertata.
Bagi masyarakat NTB, Rinjani bukan hanya destinasi wisata. Ia adalah: Sumber air kehidupan, Identitas budaya, Penggerak ekonomi, Etalase Indonesia di mata dunia.
Pesannya tegas dan visioner: Rinjani harus naik kelas. Bukan hanya sebagai ikon pariwisata Indonesia, tetapi sebagai model pengelolaan taman nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan relevan dengan semangat zaman—era di mana kualitas, keamanan, dan keberlanjutan menjadi standar baru.
Karena di era digital saat ini, destinasi bukan hanya soal foto indah. Ia tentang pengalaman bermakna, tanggung jawab ekologis, dan cerita yang layak dibagikan ke dunia.(wnn01)
