Puluhan ribu warga NTB menggelar aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan akan menindak dan menutup SPPG yang terbukti melakukan mark up harga atau menurunkan kualitas makanan.
MATARAM, WNN.CO.ID – Gelombang dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto menggema di Nusa Tenggara Barat (NTB). Puluhan ribu warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB memadati kawasan Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6/2026), untuk menyuarakan dukungan agar program tersebut terus dilanjutkan.
Aksi yang berlangsung damai itu muncul di tengah pro dan kontra pelaksanaan MBG yang belakangan menjadi perbincangan publik.
Massa menilai program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan akses gizi hingga menggerakkan roda ekonomi daerah.
Salah satu orator aksi, Arsa Ali Umar, menyebut MBG sebagai program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat saat ini.
Menurutnya, keberadaan program tersebut tidak hanya membantu pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menciptakan efek ekonomi yang luas.
“Program ini menyentuh langsung masyarakat bawah. Manfaatnya dirasakan tenaga kerja, petani, nelayan, pelaku UMKM, pemasok bahan pangan, hingga penerima manfaat yang mendapatkan asupan gizi lebih baik,” ujar Arsa.
Ia mengakui adanya berbagai pandangan terkait MBG. Namun, relawan, pelaku usaha, dan mitra pelaksana yang hadir dalam aksi tersebut ingin menunjukkan bahwa program yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat layak untuk terus dijalankan.
Arsa juga menegaskan bahwa dukungan tersebut dibarengi komitmen untuk mengawal pelaksanaan program agar tetap berjalan sesuai aturan.
Pengawasan dinilai penting guna mencegah praktik manipulasi harga maupun penurunan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.
Menurutnya, jika terdapat kasus penyimpangan yang pernah terjadi, hal itu diduga dilakukan oleh oknum tertentu dan tidak mencerminkan keseluruhan pelaksanaan program di lapangan yang sejauh ini dinilai berjalan cukup baik.
Arsa mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 861 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah beroperasi di berbagai wilayah NTB.
Dengan rata-rata anggaran operasional sekitar Rp1 miliar per dapur setiap bulan, program tersebut diperkirakan menghasilkan perputaran ekonomi mencapai Rp860 miliar per bulan. Dalam setahun, nilainya dapat menembus lebih dari Rp10 triliun.
“Ini bukan hanya program makan gratis. Ada efek berantai yang menghidupkan ekonomi masyarakat dari hulu sampai hilir,” katanya.
Menanggapi anggapan bahwa program tersebut hanya menguntungkan segelintir pihak, Arsa membantah keras tudingan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan dana MBG dilengkapi sistem pengawasan berlapis sehingga pencairan anggaran tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Menurutnya, setiap penggunaan anggaran harus melalui verifikasi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) serta petugas Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain itu, pengawasan keuangan juga melibatkan audit internal, akuntan, hingga pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Dengan sistem yang ada, peluang terjadinya kerugian negara sangat kecil,” tegasnya.
Merespons aspirasi massa, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal turun langsung menemui peserta aksi. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan program MBG, namun sekaligus melontarkan peringatan keras kepada sejumlah pengelola SPPG yang diduga masih melakukan praktik pengambilan keuntungan tambahan dari belanja bahan baku.
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa dirinya tidak akan mentoleransi tindakan yang berpotensi menurunkan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak.
“Kalau program ini dilanjutkan dan masih ada yang melakukan praktik seperti itu, saya orang pertama bersama Satgas dan BGN yang akan menindak dan menutup dapurnya,” tegas Gubernur Iqbal di hadapan massa aksi.
Ia mengaku telah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah lokasi dan menemukan indikasi adanya pengelola yang masih mencari keuntungan di luar skema yang telah ditetapkan pemerintah.
“Saya sudah turun ke beberapa tempat. Masih ada yang mencari margin tambahan dari bahan baku sehingga kualitas makanan menjadi menurun,” ungkapnya.
Menurut Gubernur Iqbal, seluruh anggaran yang dialokasikan pemerintah dalam program MBG harus digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, bukan untuk memperkaya pihak tertentu.
Karena itu, ia meminta seluruh pengelola SPPG yang masih melakukan praktik tersebut segera menghentikannya.
“Kalau yang tidak pernah mengambil margin tambahan, alhamdulillah. Tapi yang masih melakukan, berhenti mulai hari ini. Tobat, istigfar, dan luruskan niat,” ujarnya.
Di akhir pertemuan, Gubernur Iqbal berjanji akan meneruskan seluruh aspirasi yang disampaikan Aliansi Rakyat NTB kepada pemerintah pusat.
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Pemprov NTB, kata dia, berkewajiban memastikan setiap aspirasi masyarakat tersampaikan secara utuh.
“Kalau ada aspirasi masyarakat seperti ini, tentu harus kita sampaikan ke pusat. Itu menjadi bagian dari tugas kami,” pungkasnya.(wnn02)
