MATARAM, WNN.CO.ID – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (21/4/2026).
Rekomendasi ini menjadi pijakan strategis untuk memperkuat kinerja pemerintah daerah sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan di NTB.
Rapat paripurna diawali dengan pembacaan rekomendasi DPRD serta penyerahan keputusan resmi terhadap LKPJ 2025. Momentum ini menjadi bagian penting dari mekanisme checks and balances antara legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan daerah.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak bisa dicapai secara parsial, melainkan melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kemajuan daerah lahir dari kolektivitas. Kita harus bangkit bersama menuju NTB sebagai provinsi kepulauan yang makmur mendunia,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa kritik dan rekomendasi dari DPRD merupakan bentuk komitmen serius dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Kritik untuk memperbaiki adalah bentuk keseriusan dan atensi DPRD dalam menjalankan fungsinya,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal mengingatkan bahwa tantangan pembangunan NTB ke depan semakin kompleks. Mulai dari meningkatnya kebutuhan lapangan kerja, dinamika global yang tidak menentu, hingga keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
“Tuntutan lapangan kerja semakin besar, situasi global terus berubah, sementara kapasitas fiskal kita terbatas. Karena itu, kita membutuhkan kerja bersama yang tidak biasa,” jelasnya.
Pernyataan ini mempertegas pentingnya inovasi kebijakan serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam menghadapi era ketidakpastian.
Dalam forum tersebut, Gubernur juga memperkenalkan sejumlah pejabat eselon II hasil seleksi terbuka (pansel). Posisi yang diperkenalkan meliputi: Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Direktur RSUD Provinsi NTB, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan program pembangunan daerah secara lebih efektif.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD.
Ke depan, kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong pembangunan NTB yang lebih akuntabel, responsif, dan berkelanjutan, sekaligus menjawab tantangan zaman dengan pendekatan yang lebih adaptif.(wnn01)
