Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menggandeng IESR untuk menyusun roadmap Net Zero Emission 2050. Kolaborasi mencakup energi terbarukan, kendaraan listrik, SDM hijau, hingga kawasan industri berkelanjutan.
MATARAM, WNN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus memperkuat komitmennya menuju target Net Zero Emission (NZE) 2050.
Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah menggandeng Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam penyusunan peta jalan transisi energi bersih yang terukur dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut mengemuka saat Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menerima audiensi Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa bersama jajaran, di ruang kerjanya, Rabu (3/6/2026).
Dalam pertemuan itu, Gubernur Iqbal menyambut positif dukungan IESR dalam penyusunan roadmap menuju NZE 2050.
Menurutnya, NTB membutuhkan arah pembangunan yang jelas agar proses transisi energi tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
“IESR dapat memberikan masukan strategis untuk mengarusutamakan energi terbarukan. Dalam masa transisi energi seperti saat ini, inisiatif NZE juga perlu mendapat dukungan kuat dari pemerintah pusat,” ujar Gubernur Iqbal.
Ia menegaskan, NTB memiliki sumber daya energi terbarukan yang melimpah dan berpotensi menjadi fondasi utama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Sementara itu, Fabby Tumiwa menegaskan kesiapan IESR untuk mendampingi Pemerintah Provinsi NTB dalam mencapai target emisi nol bersih melalui pengembangan ekosistem transisi energi, penyusunan kebijakan, hingga penguatan investasi sektor energi terbarukan.
Menurut Fabby, sejumlah daerah di Indonesia telah lebih dahulu menetapkan target serupa. Bali, misalnya, menargetkan Net Zero Emission pada 2045, sementara Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan pencapaian pada 2050 dengan dukungan pendampingan teknis dan strategi transisi energi yang terintegrasi.
Sebagai langkah awal, IESR telah menerbitkan kajian bertajuk Pulau Berbasis 100 Persen Energi Terbarukan dan Fleksibilitas pada Sistem Tenaga Listrik.
Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa Pulau Sumbawa memiliki potensi besar untuk memenuhi seluruh kebutuhan listriknya dari energi terbarukan.
Potensi terbesar berasal dari tenaga surya yang diperkirakan mencapai 8,64 gigawatt (GW), menjadikannya salah satu aset strategis NTB dalam pengembangan energi bersih di masa depan.
Fabby menambahkan, pengalaman IESR dalam menyusun Peta Jalan Bali Emisi Nol Bersih 2045 sektor ketenagalistrikan dapat menjadi referensi penting bagi NTB dalam merancang strategi menuju NZE.
“Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembangunan 100 GW energi surya di sekitar 80 ribu desa. Kami melihat ini sebagai momentum besar bagi daerah untuk mengambil peran dalam pencapaian target nasional,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus, mendorong NTB agar memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor energi terbarukan.
Ia menilai NTB memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pengembangan tenaga kerja energi bersih di kawasan Indonesia Timur.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Iqbal menilai SDM NTB memiliki keunggulan kompetitif untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja energi terbarukan, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk di kawasan Timur Tengah.
“Banyak tenaga kerja NTB memiliki kemampuan berbahasa Arab. Yang perlu diperkuat adalah pendidikan teknis, pusat pelatihan, serta dukungan sertifikasi agar mampu bersaing di sektor energi terbarukan,” ungkapnya.
Audiensi tersebut menghasilkan kesepahaman awal untuk menjajaki kerja sama dalam penyusunan roadmap Net Zero Emission NTB serta pengembangan kebijakan pembangunan rendah emisi.
Adapun ruang lingkup kerja sama yang dibahas meliputi pengembangan kawasan rendah emisi, kendaraan listrik, transportasi publik berkelanjutan, energi terbarukan, pengembangan tenaga kerja hijau, hingga kawasan industri berkelanjutan.
Kolaborasi antara Pemprov NTB dan IESR ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi energi bersih di daerah.
Selain mendukung target nasional pengurangan emisi, kerja sama tersebut juga berpotensi memperkuat posisi NTB sebagai salah satu pusat pengembangan energi terbarukan dan ekonomi hijau di Indonesia.(wnn02)
