JAKARTA, WNN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kembali mencatatkan capaian strategis di tingkat nasional. Melalui pendekatan diplomasi antarlembaga yang intensif dengan pemerintah pusat, NTB menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) strategis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sebagai landasan percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis Blue Economy atau ekonomi biru.
Nota kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Kerja sama ini sekaligus menegaskan posisi NTB sebagai daerah yang bergerak cepat menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan program strategis pemerintah pusat, terutama dalam penguatan sektor kelautan dan ekonomi maritim yang berkelanjutan.
Gubernur Iqbal menegaskan, Pemprov NTB kini menerapkan pola hubungan yang lebih proaktif dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
Menurutnya, daerah tidak cukup hanya menunggu program dari pemerintah pusat, tetapi harus aktif membangun komunikasi, menyamakan visi, dan membuka ruang kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Gubernur Iqbal.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari arah baru tata kelola pemerintahan di NTB. Berbekal pengalaman sebagai diplomat, Gubernur Iqbal mendorong diplomasi antarlembaga agar komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak berhenti pada koordinasi administratif, tetapi berkembang menjadi kemitraan strategis yang mampu mempercepat lahirnya berbagai program pembangunan.
Bagi Pemprov NTB, diplomasi dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat kolaborasi, mempercepat sinkronisasi kebijakan, sekaligus membuka peluang hadirnya lebih banyak program nasional yang dapat segera diimplementasikan di daerah.
Melalui nota kesepakatan tersebut, Pemprov NTB dan KKP RI akan menjalankan kerja sama selama lima tahun dengan sembilan ruang lingkup strategis.
Program yang disepakati meliputi sinkronisasi penataan ruang laut, penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, hilirisasi dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan.
Seluruh program tersebut diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi maritim NTB sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Kesepakatan ini juga akan memperkuat integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang laut.
Dengan sinkronisasi tersebut, pembangunan sektor kelautan diharapkan berjalan lebih terarah, memberikan kepastian bagi investasi, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat pesisir.
Manfaat kerja sama tersebut diharapkan dapat dirasakan langsung oleh nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, hingga masyarakat pesisir melalui peningkatan produktivitas, penguatan hilirisasi, perluasan akses pasar, serta pengembangan sumber daya manusia yang lebih kompetitif.
Pendekatan ekonomi biru yang menjadi landasan kerja sama juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian sumber daya kelautan sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Keberhasilan NTB menjadi satu-satunya provinsi yang menandatangani MoU strategis bersama KKP RI pada kesempatan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat mempercepat hadirnya berbagai kebijakan nasional di daerah.
Bagi Pemprov NTB, keberhasilan sebuah kerja sama tidak hanya diukur dari jumlah dokumen yang ditandatangani, tetapi dari sejauh mana dampaknya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui diplomasi antarlembaga yang profesional dan berorientasi pada hasil, Pemprov NTB terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna menghadirkan lebih banyak program strategis yang mendorong kesejahteraan nelayan, memperkuat ekonomi maritim, serta mempercepat terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia.(wnn01)
