MATARAM, WNN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dan menjaga semangat kebersamaan, pascapelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif melalui keputusan Presiden Republik Indonesia.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa pelantikan Sekda bukan sekadar pengisian jabatan, tetapi bagian penting dari penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih solid dan efektif.
“Sekda telah dilantik berdasarkan keputusan Presiden. Ini momentum untuk memperkuat sinergi. Mari kita dukung Bapak Abul Chair dengan seluruh kapasitas yang beliau miliki demi kemajuan daerah,” tegasnya.
Ahsanul Khalik—yang akrab disapa AKA—menyebut dinamika opini publik sebagai hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Menurutnya, baik kritik maupun dukungan memiliki peran penting dalam menjaga arah pembangunan tetap berada di jalur yang tepat.
“Harapan dan kritik masyarakat sama-sama penting. Pemprov NTB menghargai semua pandangan sebagai bentuk partisipasi publik,” tegasnya.
Penetapan Sekda definitif ini juga dinilai sebagai jawaban atas aspirasi masyarakat yang selama ini mendorong agar posisi tersebut segera diisi secara permanen. Langkah ini sekaligus memperkuat konsolidasi kepemimpinan birokrasi di lingkungan Pemprov NTB.
Dengan struktur kepemimpinan yang kini lengkap, pemerintah daerah optimistis dapat mempercepat pelaksanaan program pembangunan secara lebih terarah dan terukur.
“Mesin birokrasi kita sudah lengkap. Arah kebijakan jelas, dan seluruh perangkat memiliki kewenangan penuh. Saatnya bergerak cepat dan menghadirkan hasil nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.
Pemprov NTB juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan perpecahan. Semangat kolaborasi dan saling menghargai dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan daerah.
“NTB adalah rumah bersama. Mari kita tempatkan kepentingan daerah di atas segalanya,” ujarnya.
Sebagai bentuk keterbukaan, Pemprov NTB memastikan ruang partisipasi publik tetap terbuka luas. Masyarakat diharapkan aktif mengawal, memberi masukan, dan terlibat dalam proses pembangunan.
“Kami mengundang seluruh masyarakat untuk terus mengawal pembangunan NTB. Setiap masukan adalah bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan bersama,” tutupnya.(wnn01)







