MATARAM, WNN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) semakin serius memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.
Salah satu langkah strategisnya adalah mendorong integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta sistem data kabupaten/kota se-NTB.
Upaya ini dibahas dalam Lokakarya Integrasi Data yang digelar di Mataram, Rabu (15/4/2026), melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa penguatan Satu Data bukan sekadar membangun sistem digital, tetapi bagian dari transformasi besar dalam tata kelola pemerintahan.
“Ini bukan hanya soal teknologi. Yang kita bangun adalah sistem pemerintahan berbasis data yang akurat, terintegrasi, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya saat membuka kegiatan.
Pemprov NTB sebenarnya telah memiliki dasar kebijakan yang cukup matang melalui Pergub NTB Nomor 45 Tahun 2021 tentang NTB Satu Data.
Implementasinya mencakup pembentukan forum data, penyusunan metadata, hingga roadmap pengembangan data daerah sampai tahun 2029.
Dalam praktiknya, pengelolaan data dilakukan melalui empat tahapan utama: perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan diseminasi.
Menurut AKA, demikian Ahsanul Khalik biasa disapa, setiap tahap memiliki peran krusial. “Kalau tidak direncanakan dengan baik, data tidak relevan. Tanpa validasi, data tidak bisa dipercaya. Dan tanpa disebarluaskan, data tidak akan memberi manfaat,” jelasnya.
Saat ini, NTB telah menghimpun 921 jenis data dari 43 perangkat daerah. Data tersebut mencakup berbagai indikator penting seperti RPJMD, Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga prioritas pembangunan nasional.
Meski capaian data cukup besar, tantangan utama ke depan adalah memastikan kualitas dan pemanfaatannya. Data harus konsisten, terstandar, terintegrasi, dan benar-benar digunakan dalam proses perencanaan kebijakan.
AKA menekankan bahwa keberhasilan Satu Data sangat bergantung pada komitmen seluruh daerah.
“Kalau kabupaten/kota tidak ikut bergerak, maka Satu Data hanya akan jadi sistem, bukan gerakan,” tegasnya.
Sementara itu, Lead SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, menyebut integrasi lintas level pemerintahan sebagai fokus utama lokakarya ini.
Menurutnya, target besar yang ingin dicapai adalah konektivitas penuh antara data kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat melalui Portal PELITA Kemendagri.
“Hajat utama kegiatan ini adalah mengintegrasikan seluruh portal data, mulai dari kabupaten/kota ke provinsi, lalu ke nasional,” jelasnya.
Integrasi tersebut dinilai penting untuk memastikan data yang tersedia benar-benar akurat dan siap digunakan oleh para pengambil kebijakan.
“Kalau data sudah terhubung, proses pengambilan keputusan akan jauh lebih cepat dan tepat,” tambahnya.
Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat merespons kebutuhan pembangunan secara lebih efektif dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Selain itu, integrasi data juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas antarinstansi serta meningkatkan transparansi publik.
Lokakarya yang berlangsung selama dua hari ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat implementasi Satu Data di NTB.
“Semoga kegiatan ini memberi manfaat nyata dan menjadi kontribusi penting untuk pembangunan daerah ke depan,” tutup Anja.(wnn01)
