Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersama BPS NTB mengajak pelaku usaha, UMKM, dan seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 guna menghadirkan data akurat sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah.
MATARAM, WNN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mendorong keterlibatan aktif pelaku usaha, UMKM, asosiasi, hingga berbagai pemangku kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Langkah tersebut dinilai penting karena data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran, terukur, dan relevan dengan kondisi riil masyarakat.
Komitmen itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB bersama BPS NTB, di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Senin (25/5/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Asisten II Setda NTB, H. Lalu Moh. Faozal yang mewakili Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal; Kepala BPS NTB, H. Wahyudin, serta Ketua KADIN NTB yang diwakili Hasmudin.
Sekitar 60 peserta hadir dalam kegiatan itu, mulai dari perangkat daerah, asosiasi pengusaha, pelaku UMKM, media, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga PT Pos Indonesia.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan semangat kolaborasi dalam mendukung pendataan ekonomi nasional.
Kepala Diskominfotik NTB, H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa statistik berkualitas bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi kebutuhan penting dalam menyusun, mengevaluasi, sekaligus mengarahkan pembangunan daerah menuju visi NTB Makmur Mendunia.
Pria yang akrab disapa AKA itu menyebut Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda pendataan rutin yang dilakukan setiap periode tertentu.
Menurutnya, sensus ini menjadi instrumen strategis untuk membaca kekuatan ekonomi daerah, memetakan potensi usaha, hingga memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Melalui sensus ekonomi, NTB diharapkan memiliki data yang lebih akurat untuk membangun daerah dan memperkuat arah kebijakan ekonomi ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten II Setda NTB, HL Moh. Faozal memaparkan bahwa kondisi ekonomi NTB dalam beberapa triwulan terakhir menunjukkan tren yang positif dengan daya tahan ekonomi yang cukup kuat.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi NTB pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 13,64 persen yang ditopang sejumlah sektor utama seperti pertanian, pertambangan, perdagangan, peternakan, dan pariwisata.
Namun menurutnya, capaian tersebut perlu dijaga melalui kebijakan yang didasarkan pada data yang valid dan kondisi lapangan yang sebenarnya.
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus didukung data yang benar agar arah kebijakan pembangunan tidak salah sasaran,” katanya.
Faozal juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi secara terbuka, jujur, dan sesuai kondisi sebenarnya.
“Kalau petugas resmi BPS datang, mohon diterima dengan baik dan diberikan data yang sesuai kondisi riil. Karena kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS NTB, H. Wahyudin menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
Ia menjelaskan, sensus tersebut berperan penting dalam memetakan struktur ekonomi nasional, karakteristik usaha, perkembangan UMKM, ekonomi digital, hingga potensi ekonomi lingkungan.
Wahyudin juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keamanan data yang diberikan. Menurutnya, seluruh informasi responden dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun audit usaha.
“Data masyarakat dilindungi undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta penyusunan kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Dukungan dari dunia usaha juga disampaikan oleh KADIN NTB melalui Hasmudin. Ia menilai hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi referensi penting untuk memetakan daya saing usaha, membuka peluang pasar baru, sekaligus memperkuat pengembangan UMKM di NTB.
“Kami ingin data ekonomi NTB benar-benar kuat karena itu akan menjadi dasar lahirnya kebijakan pro usaha dan mendorong UMKM NTB naik kelas,” katanya.
Setelah sesi sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan agenda Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026. Dalam sesi tersebut, peserta dipandu langsung oleh tim BPS NTB untuk melakukan simulasi pengisian sensus secara daring maupun pendataan lapangan.
Antusiasme peserta terlihat tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Sejumlah pelaku usaha dan asosiasi juga menyatakan kesiapannya mendukung Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat basis data ekonomi NTB yang lebih akurat, terpercaya, dan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di masa mendatang.(wnn02)
