LOMBOK BARAT, WNN.CO.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, setiap penyelenggara negara memikul amanah untuk mengabdi kepada masyarakat dan memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).
Di hadapan jajaran pemerintah pusat dan daerah serta ribuan masyarakat yang hadir, Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh aparatur negara, mulai dari birokrasi, TNI, Polri hingga aparat penegak hukum, sejatinya merupakan pelayan rakyat.
Karena itu, seluruh kewenangan, jabatan, dan fasilitas negara harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan masyarakat.
“Seluruh kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kepentingan bangsa,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo juga memastikan pemerintah berkomitmen menegakkan hukum secara adil tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan seseorang.
Menurutnya, supremasi hukum menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan mendapat kepercayaan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo kembali menegaskan tekad pemerintah memberantas korupsi sekaligus menutup berbagai kebocoran keuangan negara yang selama ini menghambat pembangunan nasional.
Ia menekankan, setiap rupiah uang negara harus dikelola secara efektif dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai program yang meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat hidup dalam kemiskinan maupun mengalami kesulitan memperoleh pangan.
Menurutnya, ketahanan pangan merupakan fondasi utama kedaulatan bangsa yang harus diperkuat melalui pembangunan infrastruktur pertanian, jaringan irigasi, peningkatan produktivitas, serta keberpihakan kepada para petani.
Tak hanya fokus pada pangan, Presiden Prabowo juga menyampaikan optimisme terhadap upaya mewujudkan kemandirian energi nasional.
Salah satu strategi yang tengah dikembangkan pemerintah adalah penggunaan bahan bakar nabati B50 sebagai langkah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar.
Menurut Presiden Prabowo, pengembangan B50 berpotensi menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp170 triliun.
Dana tersebut nantinya dapat dialokasikan untuk mempercepat pembangunan bendungan, irigasi, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga berbagai infrastruktur strategis lainnya yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Presiden Prabowo mengakui berbagai kebijakan strategis pemerintah tidak selalu berjalan mulus. Meski demikian, pemerintah akan tetap konsisten mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan nasional, sekalipun harus menghadapi berbagai tantangan dan kepentingan yang berupaya menghambat terwujudnya kemandirian bangsa.
Di akhir sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh langkah pemerintah diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera.
Melalui pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang berkeadilan, pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, serta pembangunan yang berpihak kepada rakyat, ia optimistis Indonesia mampu menjadi negara maju dengan kemakmuran yang dirasakan seluruh masyarakat.(wnn02)
