Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mengganti pimpinan lembaga tersebut. Sejumlah pegawai sempat tertahan di lobi kantor.
JAKARTA, WNN.CO.ID – Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat pada Rabu dini hari (3/6/2026) .
Penggeledahan ini menjadi perhatian publik karena berlangsung hanya sehari setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan di lembaga yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.
Pantauan di lokasi menunjukkan aktivitas perkantoran BGN sempat terganggu. Sejumlah pegawai yang datang untuk bekerja terlihat menunggu di area depan dan lobi gedung karena proses penggeledahan masih berlangsung. Gerbang kantor juga dilaporkan ditutup sementara selama penyidik menjalankan tugasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kejagung belum menyampaikan keterangan resmi mengenai perkara yang melatarbelakangi penggeledahan tersebut.
Informasi terkait barang bukti yang dicari maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan penyidikan juga belum diungkapkan ke publik.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung belum memperoleh respons resmi.
Penggeledahan ini terjadi tidak lama setelah pemerintah mengumumkan perubahan struktur pimpinan Badan Gizi Nasional.
Pada Selasa malam (2/6/2026), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.
Tak hanya posisi kepala badan, dua wakil kepala BGN juga turut diganti dalam rangka evaluasi kelembagaan.
Pemerintah menjelaskan, pergantian tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BGN setelah sekitar satu setengah tahun pelaksanaan Program MBG.
Penilaian dilakukan berdasarkan pemantauan pemerintah, masukan dari kementerian terkait, serta tanggapan masyarakat sebagai penerima manfaat program.
Menariknya, BGN dan Kejaksaan Agung sebelumnya diketahui menjalin kerja sama dalam penguatan pengawasan Program MBG.
Pada Maret 2026, kedua lembaga resmi berkolaborasi untuk memperkuat sistem pengawasan hingga ke daerah guna memastikan pelaksanaan program berjalan transparan, efektif, dan akuntabel.
Meski demikian, belum ada kepastian apakah penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejagung berkaitan dengan pelaksanaan Program MBG atau perkara lain yang tengah ditangani aparat penegak hukum.
Publik kini menanti penjelasan resmi dari Kejagung terkait hasil penggeledahan tersebut. Pasalnya, BGN merupakan lembaga strategis yang mengelola salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo , yakni Program MBG yang menyasar jutaan pelajar serta kelompok rentan di berbagai wilayah Indonesia.
Kejaksaan Agung diperkirakan akan memberikan keterangan lebih lanjut setelah proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti selesai dilakukan.(wnn01)
