Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) bertemu Kementerian Pertanian (Kementan) dan menyatakan kesiapan menjadi Social Agribusiness Operator untuk memperkuat Brigade Pangan, hilirisasi pertanian, serta menjembatani kebijakan negara dengan kebutuhan petani Indonesia.
JAKARTA, WNN.CO.ID – Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) menegaskan komitmennya untuk menjadi penghubung antara negara dan petani dalam memperkuat pembangunan pertanian nasional.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan dan diskusi bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI), di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung selama sekitar satu setengah jam itu membahas berbagai persoalan strategis sektor pertanian, mulai dari produksi pangan, hilirisasi pertanian, hingga pengembangan Program Brigade Pangan yang saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendorong regenerasi petani dan modernisasi pertanian.
Diskusi dipimpin oleh Direktur Aneka Kacang dan Umbi, Dr. Ir. Dyah Susilokarti, M.P., bersama sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Sementara dari PP STN hadir Ketua Umum Ahmad Rifa’i, Deputi Bidang Politik Samsudin Saman, dan Deputi Bidang Tani Rinaldi.
Ketua Umum PP STN, Ahmad Rifa’i mengatakan, pembahasan awalnya berfokus pada pengalaman organisasi dalam mendampingi masyarakat tani di sejumlah wilayah, termasuk daerah yang menghadapi konflik agraria. Namun, diskusi kemudian berkembang pada evaluasi dan penguatan Program Brigade Pangan.
“Awalnya kami berbicara tentang berbagai praktik lapangan yang selama ini kami lakukan. Dari situ pembahasan berkembang hingga cukup mendalam membicarakan Brigade Pangan, termasuk berbagai tantangan dan peluang yang ada di lapangan,” ujar Rifa’i.
Menurutnya, meskipun Program Brigade Pangan berada di bawah direktorat yang berbeda, pengalaman dan keterlibatan Dr. Dyah sebagai Koordinator Wilayah Brigade Pangan di Nusa Tenggara Barat membuat diskusi berlangsung lebih substansial dan produktif.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Tani PP STN, Rinaldi, mendapat ruang untuk memaparkan sejumlah pandangan dan masukan terkait arah pembangunan pertanian nasional.
Rinaldi menilai Program Brigade Pangan merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia pertanian, khususnya generasi muda, sekaligus menghubungkan kembali rantai pertanian yang selama ini mulai terputus.
“Persoalan utama petani saat ini masih berkisar pada akses lahan, teknologi yang terjangkau dan modern, serta penguatan budaya pertanian kolektif. Kami melihat Brigade Pangan mampu menjawab kebutuhan tersebut karena tidak hanya menyediakan akses lahan, tetapi juga teknologi, modal, hingga dukungan distribusi hasil panen,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, STN juga menawarkan diri sebagai Social Agribusiness Operator (SAO), sebuah model kolaborasi yang dirancang untuk memperkuat implementasi kebijakan pertanian di tingkat akar rumput.
Melalui konsep tersebut, STN tidak ingin sekadar menjadi penerima manfaat program pemerintah, melainkan berperan sebagai penghubung dan integrator rantai nilai pangan dari sektor hulu hingga hilir.
“STN ingin mengambil peran aktif sebagai mitra pembangunan. Kehadiran Social Agribusiness Operator (SAO) bertujuan memastikan setiap kebijakan pertanian dapat dijalankan secara efektif, terukur, dan benar-benar memberikan manfaat bagi petani,” tambah Rinaldi.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Dr. Dyah Susilokarti menyambut baik gagasan yang disampaikan PP STN. Ia menegaskan bahwa berbagai usulan yang berkembang dalam diskusi akan diteruskan kepada pihak yang membidangi Program Brigade Pangan.
Menurutnya, keterlibatan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman langsung mendampingi petani akan menjadi nilai tambah dalam memperkuat efektivitas program-program pembangunan pertanian nasional.
“Mudah-mudahan ke depan ketika ada forum atau pertemuan yang membahas Brigade Pangan, STN dapat ikut terlibat sehingga gagasan dan pengalaman yang dimiliki bisa disampaikan secara lebih luas,” ujarnya.
Sebagai informasi, usulan STN untuk berperan sebagai Social Agribusiness Operator (SAO) dinilai sebagai salah satu inovasi dalam pembangunan pertanian Indonesia.
Model ini menawarkan perpaduan antara profesionalisme pengelolaan agribisnis dan kekuatan sosial masyarakat sipil, sehingga diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan pertanian yang selama ini masih bersifat top-down.
Dengan pendekatan tersebut, STN optimistis dapat menjadi jembatan yang mempertemukan kepentingan negara, petani, dan pelaku usaha dalam mewujudkan sistem pertanian yang lebih produktif, modern, dan berkelanjutan.(wnn01)
