JAKARTA, WNN.CO.ID – Langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) men-suspend 362 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Jawa menuai dukungan luas.
Salah satunya datang dari Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) yang menilai keputusan ini sebagai upaya penting menjaga kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Umum PP STN, Ahmad Rifai, menegaskan bahwa standar keamanan pangan tidak boleh dikompromikan, terutama karena program ini menyasar kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Kualitas dan keamanan pangan adalah hal mutlak. SPPG wajib memenuhi standar higiene sanitasi serta memiliki infrastruktur dasar seperti IPAL sebelum beroperasi,” tegasnya dalam keterangan resmi, Senin (13/4/2026).
Keputusan BGN bukan tanpa alasan. Ratusan SPPG tersebut diketahui belum memenuhi sejumlah syarat penting, di antaranya: tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), belum tersedia Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), lemah dalam manajemen operasional dan kualitas layanan.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan risiko serius, mulai dari keterlambatan distribusi hingga kasus makanan tidak layak konsumsi.
STN menilai, langkah suspend ini harus menjadi momentum evaluasi total agar program MBG benar-benar berjalan optimal dan bebas dari kasus keracunan pangan.
Tak hanya soal standar operasional, STN juga menekankan aspek krusial lain: rantai pasok bahan pangan.
Menurut Rifai, SPPG wajib memprioritaskan pembelian bahan baku dari petani lokal, kelompok tani, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah dominasi pihak tertentu dalam distribusi bahan pokok sekaligus memperkuat ekonomi desa.
“Keterlibatan petani dan koperasi desa adalah inti ekonomi kerakyatan. Ini akan meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan membuka lapangan kerja di desa,” tegasnya.
Program MBG juga dinilai sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menekan angka kemiskinan, khususnya target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026.
Dengan ribuan SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia, program ini tak hanya menyasar perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga membuka akses pasar bagi produk pertanian lokal.
Artinya, MBG berpotensi menjadi solusi gizi nasional, penggerak ekonomi desa, sumber peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
Untuk memastikan program berjalan optimal, STN mendorong sejumlah langkah konkret, yakni; percepatan perbaikan SPPG yang disuspend (SLHS, IPAL, pengawas gizi, manajemen), pengadaan bahan baku yang transparan dan berpihak pada petani lokal, pelibatan organisasi tani dalam pengawasan rantai pasok.
Di akhir pernyataannya, Rifai menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi solusi menyeluruh—bukan hanya soal makanan, tetapi juga kesejahteraan.
“Anak-anak Indonesia harus mendapat makanan bergizi berkualitas, sementara petani dan warga desa merasakan peningkatan pendapatan nyata. Inilah gotong royong menuju Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera,” tegasnya.(wnn01)
