JAKARTA, WNN.CO.ID – Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin meminta pemerintah Indonesia ikut membantu mengakhiri perang Israel-Iran melalui diplomasi kemanusiaan. Terlebih, dalam pembukaan UUD 1945, dengan jelas ditegaskan jika penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
“Kita tidak ingin ada penjajahan dan peperangan di muka bumi ini begitu, paling tidak menyediakan bantuan dan perlindungan terhadap warga sipil terdampak perang,” kata Nurul Arifin dalam diskusi dialektika demokrasi yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk ”Langkah Konkret Antisipasi Dampak Meluasnya Perang Israel-Iran”, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Nurul Arifin juga berharap pemerintah menyiapkan langkah konkret dalam mengantisipasi dampak dari konflik Israel-Iran ini. Tak hanya itu, pemerintah juga diingatkan agar aktif mendorong gencatan senjata melalui keanggotaan Indonesia di organisasi-organisasi dunia. ”Paling tidak di ASEAN misalnya negara-negara Islam di dunia dan juga di PBB,” ucap Nurul Arifin.
Nurul Arifin mengatakan, langkah konkret lain yang mesti dilakukan pemerintah dalam merespons kemungkinan dampak terburuk dari perang Israel-Iran, yakni melakukan mitigasi dalam negeri.
Pemerintah harus bisa menjaga stabilitas harga energi. Termasuk, mencegah penyebaran paham ekstrem melalui ruang digital. Selain itu, kata Nurul Arifin, dampak terburuk dari perang sudah seharusnya digaungkan semua pihak, khususnya orang yang aktif dalam politik maupun media.
“Setiap individu yang konsern pada perdamaian di muka bumi ini seharusnya selayaknya-lah kita menyuarakan dampak dari perang itu seperti apa,” katanya.
Bagi Nurul Arifin, langkah-langkah ini perlu dilakukan supaya perang bisa diminimalisir. Dan yang terpenting adalah tidak ada lagi konflik yang merusak secara kemanusiaan.
Selain dari pemerintahan, Nurul Arifin memastikan legislatif akan mendorong penguatan diplomasi Parlemen untuk membawa pesan perdamaian dan kemanusiaan.
DPR RI bahkan akan melakukan fungsinya sebagai lembaga pengawas terhadap kesiapan pemerintah dalam menghadapi dampak konflik global.
“Pasti juga pemerintah sudah bersiap-siap apalagi kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto sekali lagi sangat-sangat responsif terhadap isu-isu dan kejadian-kejadian seperti ini,” katanya.
Nurul Arifin menjelaskan Komisi I DPR RI mendukung kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Nurul Arifin bahkan menyambut baik resolusi-resolusi damai yang dilakukan pemerintah.
“Mudah-mudahan apapun caranya perang ini bisa segera diakhiri tidak cuma dalam batasan waktu dengan istilah gencatan senjata begitu tapi dalam jangka waktu yang tidak terbatas,” jelasnya.
Di sisi lain, Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Barat (Jabar) I ini menyinggung soal kesiapan negara dalam mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari negara-negara yang berkonflik. ”Kami di Komisi I DPR RI akan terus mendorong agar pemerintah fokus mengevakuasi para WNI (warga negara Indonesia),” ujarnya.(wnn01)
