JAKARTA, WNN.CO.ID – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menilai, permintaan Bulug agar petani melakukan penundaan masa panen, bukan pilihan bijak dalam menampung hasil panen raya Kuartal I Tahun 2025. Pemerintah diminta membuat peta pembelian produksi Gabah Kering Panen (GKP). Ini disampaikan Alex merespons kendala pengeringan GKP yang dialami Perum Bulog Kantor Cabang (Kancab) Kediri dalam mengolah hasil panen petani di wilayahnya meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk.
”Pemerintah harus segera merancang peta jalan (maping) pembelian produksi Gabah Kering Panen (GKP) petani di masa panen raya, sehingga semuanya bisa terserap dengan optimal dan petani tidak dirugikan,” kata Alex dalam pernyataan tertulis, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Panen di kuartal I Tahun 2025 ini, kata Alex, GKP petani Kancab Kediri mencapai 450 ton per hari. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Pertanian, produksi gabah selama puncak panen medio Maret hingga April 2025 ini diperkirakan mencapai 5.600 ton per hari. ”Panen raya ini akan terjadi di seluruh wilayah yang jadi kewenangan Bulog dalam menyerap GKP petani. Kasus di Kancab Kediri ini, jadi pembelajaran berharga agar tak terulang di Kancab lainnya di tanah air,” ujarnya.
Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat itu menyatakan BMKG telah merilis pernyataan agar masyarakat mewaspadai fenomena masuknya musim hujan yang bersamaan dengan La Nina Lemah. Di mana akan terjadi potensi penambahan curah hujan hingga 20-40 persen. Fenomena ini berlangsung mulai November atau akhir tahun 2024 hingga setidaknya Maret atau April 2025. ”Ancaman La Nina ini merupakan bom waktu bagi petani. Potensi terjadi gagal panen jika dilakukan penundaan masa panen,” ucapnya.
Untuk itu, Alex meminta kementrian dan lembaga terkait, segera mengoordinasikan teknis pembelian GKP petani. Sehingga, bisa segera diolah jadi beras oleh Bulog sebagai operator. ”Hari ini, petani sudah sangat bergairah dengan adanya kewajiban Bulog membeli gabah petani apapun kualitasnya, sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500 per kg. Tak elok, kegembiraan petani ini kemudian kita tempatkan mereka pada posisi bahaya. Waktu panennya diminta ditunda di tengah adanya ancaman La Nina sebagaimana dirilis BMKG,” ungkapnya.
Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi panen pada Januari dan Februari 2-25 ini, masing-masing 1,31 juta ton beras dan 2,08 juta ton beras, serta pada Maret diperkirakan akan melonjak menjadi 5,20 juta ton beras. Berdasarkan tren, diperkirakan produksi beras masih akan surplus seiring musim panen raya di April dan Mei 2025 ini. Total proyeksi angka tersebut sudah melampaui konsumsi beras bulanan sebesar 2,5 juta ton atau terjaadi surplus.
Dengan total proyeksi produksi 3 bulan pertama di 2025 sebesar 8,59 juta ton, ini akan dapat memenuhi total kebutuhan konsumsi selama 3 bulan yang diestimasikan berada di angka 7,77 juta ton. Dengan kondisi seperti itu, akan terdapat surplus 820 ribu ton untuk triwulan pertama 2025. Ini tentunya sebuah pencapaian positif dalam memenuhi target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.(wnn01)
