JAKARTA, WNN.CO.ID – Tahun 2025, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp1,24 triliun tanpa mengurangi layanan utama beasiswa dan riset. Efisiensi ini dilakukan dengan menekan belanja operasional, sambil tetap menjaga keberlanjutan program-program prioritas.
Direktur Utama (Dirut) LPDP, Andin Hadiyanto menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas program dan memperluas dampak dana abadi pendidikan. ‘’Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa dana pendidikan ini benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia,’’ kata Andin Hadiyanto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komite IV DPD RI, di Ruang Rapat Kutai Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (10/3/2025).
RDP tersebut digelar untuk mengevaluasi capaian kinerja LPDP sepanjang tahun 2024 serta membahas rencana kerja dan program yang akan dijalankan pada tahun 2025. Dirut LPDP, Ardian Hadiyanto menjelaskan, hingga akhir tahun 2024, total dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP telah mencapai Rp159,23 triliun. Dana ini digunakan untuk berbagai program, termasuk pendanaan beasiswa dan riset yang semakin berkembang setiap tahunnya.
Sepanjang tahun 2024, LPDP mencatat pencairan dana abadi pendidikan sebesar Rp15 triliun, yang digunakan untuk mendukung program beasiswa dan penelitian. Hingga akhir tahun 2024, lebih dari 90 ribu orang telah mendapatkan beasiswa program gelar, sementara hampir 580 ribu peserta mengikuti program non-gelar. Selain itu, LPDP juga telah mendanai 3.249 proyek riset dengan total pendanaan lebih dari Rp3,2 triliun.
‘’Hingga akhir tahun 2024, total dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP telah mencapai Rp159,23 triliun. Dana ini berasal dari berbagai sumber, termasuk alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pendapatan investasi. Sejalan dengan meningkatnya dana kelolaan, LPDP terus memperluas cakupan programnya, baik dalam bentuk beasiswa maupun pendanaan riset,’’ jelas Ardian.
Sementara itu, Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi saat membuka RDP tersebut menyampaikan harapannya agar dapat memberikan masukan strategis bagi LPDP, terutama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana abadi pendidikan yang terus berkembang. Meski menunjukkan perkembangan positif, sejumlah tantangan tetap menjadi perhatian dalam RDP ini. Salah satunya adalah masih adanya kesenjangan akses beasiswa di daerah tertinggal. Sejumlah Anggota Komite IV DPD RI yang hadir menyoroti pentingnya strategi yang lebih efektif untuk menjangkau mahasiswa dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), yang kerap menghadapi kendala dalam mengakses informasi serta memenuhi persyaratan administrasi.
Dengan adanya RDP ini, diharapkan kebijakan LPDP ke depan dapat semakin inklusif dan efektif dalam mendukung pendidikan dan penelitian di Indonesia. Diskusi yang berlangsung selama lebih dari satu jam itu, ditutup dengan kesepakatan untuk terus memperkuat kerja sama dan pengawasan terhadap pengelolaan dana abadi pendidikan, guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. RDP kemudian diakhiri dengan kesepakatan untuk terus memperkuat pengawasan dan evaluasi program, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan di Indonesia.(wnn01)
