JAKARTA, WNN.CO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas memaparkan 7 (tujuh) agenda transformasi dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN).
Tujuh agenda transformasi RUU ASN tersebut disampaikan MenPAN-RB saat rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi bersama jajaran untuk membahas RUU ASN di Istana Negara, Rabu (13/9/2023).
MenPAN-RB, Abdullah Azwar Anas menyampaikan ada beberapa perubahan mendasar. Pertama terkait transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. ”Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif,” kata Anas.
Anas menjelaskan, UU ini akan memberikan ruang rekrutmen ASN lebih fleksibel. ”Selama ini kalau ada pensiun, untuk merekrut pegawai baru itu siklusnya menunggu ritual tahunan. Sementara kadang-kadang ada guru meninggal atau resign, sehingga terpaksa diisi dulu oleh honorer yang kemudian jadi masalah di kemudian hari,” jelasnya.
Selanjutnya terkait kemudahan mobilitas talenta nasional. Dulu, mobilitas talenta hanya dalam dan antarinstansi pemerintah. ”Kita tahu bahwa talenta saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Ada lebih dari 130 ribu formasi untuk daerah 3T pada 2021 tapi tidak terisi,” ucapnya.
Ke depan dengan UU baru ini, mobilitas talenta bisa dijalankan untuk menutup kesenjangan talenta. Soal percepatan pengembangan kompetensi ASN, polanya tidak lagi klasikal dan skema pembelanjarannya dibuat terintegrasi.
”Dengan UU ini akan dibuat experiential learning, ada magang, ada on the job training. Bahkan bisa kita bikin sebelum duduk di kepala dinas, harus magang di BUMN minimal dua bulan,” ujarnya.
Terkait dengan kinerja, permasalahannya adalah kinerja pegawai belum sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi. Untuk itu, ke depan pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Ini yang didesain keselarasannya, antara kinerja individu dan kinerja organisasi sama.
Dengan terbitnya UU ASN yang baru, penataan tenaga non-ASN diharapkan segera diselesaikan. ”Kami sudah menyiapkan beberapa skenario yang insyaallah akan ada titik temu,” ucapnya.
Percepatan digitalisasi manajemen ASN, lanjut Anas, juga akan segera diwujudkan. Permasalahan yang selama ini ditemui adalah karena tidak adanya data sistem yang terintegrasi. Dalam UU yang baru ini, teknologi digital sudah terintegrasi sejak didesain. ”Digitalisasi tentu bukan sekadar aplikasi, tapi mindset juga tidak kalah penting,” katanya.
Terkait penguatan budaya kerja dan citra institusi, ASN telah memiliki core value yakni BerAKHLAK. Di mana, pada UU yang baru, nilai dasar disimplifikasi agar mudah dioperasionalkan, mudah dipahami, dan berlaku sama di setiap instansi manapun.(wnn01)
