JAKARTA, WNN.CO.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI beberapa waktu lalu menyampaikan dalam konferensi pers terkait APBN tahun 2024, di mana realisasi penerimaan pajak tahun 2024 hanya 97,2% dari target APBN. Padahal sebelumnya, sudah tiga tahun berturut-turut mencapai target.
Jadi, dengan defisit APBN mencapai Rp507,8 triliun atau 2,29% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), maka Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menyebut, bahwa pemerintahan baru langsung mendapat beban yang cukup berat. ‘’Dengan tambahan defisit APBN tentu menambah utang baru, yang pemerintahan baru akan bayar nantinya pokok utang berikut bunganya,’’ sebut Anis Byarwati, di Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Ketua Bidang EKUIN DPP PKS ini mengungkapkan, data historis defisit APBN atas PDB Indonesia dari masa ke masa. ‘’Rata-rata defisit tahun 2000-2004 hanya -1,75%, tahun 2005-2009 pada angka-0,80%, 2010-2014 sebesar -1,58%, sementara itu di dua periode pemerintahan Jokowi defisit meningkat tajam sebesar -2,32% rata-rata sepanjang 2015-2019, dan -3,39% di 2019-2024. Semoga pemerintah Prabowo bisa memperbaiki, karena pada rezim sebelumnya defisit selalu melonjak, bahkan di era sebelum pandemi pun, defisit meningkat tajam di atas 2%,’’ ungkapnya.
Terkait pendapatan negara di tahun 2024, legislator PKS ini mengomentari penyataan Kemenkeu yang menyebut pendapatan negara tumbuh positif. ‘’Padahal rasio Pendapatan Negara atas PDB secara historis terlihat tidak ada kemajuan, bahkan cenderung menurun. Pada tahun 2014 sebesar 14,57%, kemudian di 2024 Rasio Pendapatan Negara atas PDB menurun hingga 12,50%,’’ ujarnya.
Politisi perempuan PKS ini juga mengungkapkan faktor menurunnya penerimaan pajak di tahun 2024 di antaranya karena pemerintah seolah tidak berdaya menghadapi tekanan gejolak global dan turunnya harga komoditas. Sementara di dalam negeri sendiri, fundamental ekonomi nasional juga tidak kunjung membaik.
‘’Terjadinya deflasi selama lima bulan berturut-turut menunjukkan efek dari lemahnya daya beli masyarakat akibat pertumbuhan penghasilan yang tidak signifikan serta turunnya pendapatan masyarakat selama tahun 2024. Pemerintah baru perlu menstabilkan ekonomi terlebih dahulu, agar penerimaan negara optimal, selain itu pemerintah perlu menambal kebocoran pajak seperti di sektor sawit, tambang, dan bidang sumber daya alam (SDA) lainnya,’’ ungkapnya.(wnn01)
