JAKARTA, WNN.CO.ID – Anggota DPR RI sekaligus Waketum DPP Partai Golkar dan Waketum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet mendesak para menteri ekonomi di kabinet untuk segera mengambil langkah konkret dalam menghadapi peningkatan angka pengangguran yang kian mengkhawatirkan.
Ketidakseriusan dalam menanggapi masalah ini, dapat menciptakan krisis sosial ekonomi yang lebih dalam, terutama karena mayoritas pengangguran berasal dari kelompok usia produktif. “Sudah sepatutnya para menteri ekonomi untuk tidak lagi bersikap reaktif, tetapi proaktif dan segera berkoordinasi dalam merancang program-program solutif yang dapat menahan laju peningkatan pengangguran. Negara tidak bisa pasif ketika angkatan kerja baru terus bermunculan setiap tahun,” tegas Bamsoet, di Jakarta, Sabtu (10/5/2025).
Bamsoet menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran per Februari 2025 tercatat mencapai 7,28 juta orang, naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Padahal, Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook 2025 menyebutkan bahwa tingkat pengangguran Indonesia menurun dari 5,2% menjadi 5%. Fakta ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi makro dan kondisi riil masyarakat pekerja.
“Setiap tahun kita menghadapi penambahan sekitar 3,3 juta calon tenaga kerja baru. Total angkatan kerja kita saat ini sudah menembus 149 juta orang. Jika tidak ada kebijakan yang berpihak pada penyerapan tenaga kerja, terutama dari sektor informal dan UMKM, ledakan pengangguran hanya tinggal menunggu waktu,” jelas Bamsoet.
Bamsoet menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja tidak harus menunggu datangnya investasi besar yang realisasinya kerap terhambat oleh berbagai prosedur birokrasi. Sebaliknya, pemerintah bisa memulihkan daya tahan ekonomi nasional melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terbukti tangguh dalam situasi krisis.
“UMKM kita pernah menjadi tulang punggung ekonomi nasional, terutama saat krisis ekonomi melanda. Mereka menyerap puluhan juta tenaga kerja. Maka langkah realistis saat ini adalah menghidupkan kembali produktivitas UMKM, bukan hanya menaruh harapan pada investasi asing,” ujar Bamsoet.
Bamsoet juga mengkritisi kebijakan perdagangan yang dinilainya justru menekan UMKM. Ia mencontohkan praktik dumping produk impor murah yang telah menghancurkan pasar bagi pelaku UMKM domestik. Tanpa perlindungan yang jelas, UMKM akan sulit bersaing dan terancam bangkrut.
“Ketika UMKM gulung tikar akibat dihantam produk dumping, otomatis akan terjadi pemutusan hubungan kerja. Itu sebabnya kita tidak bisa membiarkan pasar dalam negeri dibanjiri produk asing murah yang tidak sebanding dengan biaya produksi lokal,” kata Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, suara kegelisahan masyarakat sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Fakta-fakta di lapangan harus dijadikan bahan introspeksi serius oleh para pengambil kebijakan, bukan hanya menjadi statistik dalam laporan tahunan.
“Ini saatnya para menteri ekonomi duduk bersama dan bertindak cepat. Kita tidak bisa terus menunggu, apalagi saat ancaman pengangguran mulai menyentuh lapisan masyarakat paling rentan. Waktunya berpihak pada sektor yang nyata-nyata mampu menghidupi rakyat,” ungkap Bamsoet.(wnn01)
