JAKARTA, WNN.CO.ID – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menetapkan sebanyak 572.496 formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) nasional tahun 2023 (data per 1 Agustus 2023). Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan pemerintah daerah (Pemda) sebanyak 493.634 ASN.
‘’Pengadaan ASN dan P3K terbuka untuk semua warga negara dan semua mempunyai kesempatan yang sama sesuai persyaratan, dengan kualitas dan kuantitas terukur dan terstandar di seluruh Indonesia, dalam mendukung kinerja kementerian/lembaga,’’ kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mewakili Presiden Jokowi saat memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi (Rakor) membahas Persiapan Pengadaan ASN Tahun Anggaran 2023, di Jakarta, pada Kamis (3/8/2023).
Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas merincikan dari 78.862 alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat itu, sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK. Sedangkan dari 493.634 formasi CASN untuk pemerintah daerah, dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis. Dan proses seleksi akan dimulai pada September 2023 ini.
‘’Terima kasih kepada instansi yang menyampaikan usulan formasi. Semoga proses seleksi berjalan lancar. Kami menjamin semuanya fair, tidak bisa titip-menitip. Kita berharap ASN bisa melahirkan kinerja berdampak yang dapat dirasakan masyarakat, sesuai arahan Pak Presiden Jokowi,’’ kata Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas.
MenPAN-RB menjelaskan, terdapat sejumlah arah kebijakan rekrutmen ASN 2023. Pertama, fokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan. ‘’Hampir 80 persen formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan,’’ jelasnya.
Arah kebijakan kedua adalah memberi kesempatan rekrutmen untuk talenta digital dan data scientist. Ketiga, mengurangi rekrutmen pada formasi yang akan terdampak transformasi digital.
MenPAN-RB menambahkan, rekrutmen ASN juga dimaksudkan sebagai upaya untuk seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau yang biasa disebut tenaga honorer. Diketahui, jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta, dan saat ini dalam proses diaudit BPKP bersama BKN.
‘’Pemerintah secara konsisten memberikan afirmasi, menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer, juga kepada eks THK-II, karena mereka telah mengabdi. Maka rekrutmen ASN 2023 ini, sebanyak 80 persen di antaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN, dan 20 persen untuk pelamar umum,’’ ungkapnya.
Dalam rakor tersebut, hadir pula Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas; Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim; Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono, serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI, Rahman Hadi, serta para pejabat pembina kepegawaian se-Indonesia.(wnn01)
