JAKARTA, WNN.CO.ID – Sesuai data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pada tahun 2023 ini, jumlah desa mandiri naik dari 174 desa menjadi 11.456 desa; jumlah desa maju naik dari 3.608 desa menjadi 23.035; jumlah desa berkembang naik dari 22.882 desa menjadi 28.766 desa; sedangkan jumlah desa tertinggal berkurang dari 33.592 desa menjadi 7.154 desa; dan jumlah desa sangat tertinggal dari 13.453, kini tinggal sebanyak 4.850 desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, di masa pandemi, desa juga membuktikan bahwa desa bisa mengatasi sendiri masalah yang dihadapi. Ketika kemiskinan kota naik dari 6,69 persen menjadi 7,5 persen, maka kemiskinan di desa justru turun dari 12,85 persen menjadi 12,29 persen.
Begitu pula ketika ketimpangan di kota terus melonjak, dari 0,390 menjadi 0,403. Ketimpangan di desa tetap lebih rendah dan menurun dari 0,320 menjadi 0,314.
Wacana ketiga yang didengungkan Gus Halim, demikian Mendes PDTT biasa disapa adalah SDGs Desa yang diciptakan sebagai kredo baru pembangunan desa, sebagai bahasa baru akselerasi pembangunan desa.
”SDGs Desa adalah arah baru kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang diletakkan pada konteks budaya desa, sekaligus mengarifi kekhasan pembangunan desa-desa seluruh Indonesia,” kata Gus Halim.
Gus Halim mengaku SDGs Desa memang selalu digaungkan sebagai diskursus baru pembangunan desa dalam forum-forum ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Dalam forum Join Statement of The 2nd Asean Ministerial Dialogue on Accelerating Actions to Achieve The Sustainable Development Goals, di Bangkok, pada 31/3/2023 lalu, pelokalan SDGs sampai ke tingkat desa disepakati sebagai pendekatan wilayah di ASEAN, dan Indonesia menjadi role model atas prinsip tersebut karena Indonesia sudah menjalankan SDGs Desa sejak tahun 2020.
”Bahkan, SDGs Desa telah saya kenalkan dalam forum Indonesia ECOSOC High Level Political Forum on Sustainable Development and High Level Segment (HPLF-HLS on SDGs) 2023, di Markas PBB, New York, Amerika Serikat,” ujarnya.
SDGs Desa disusun dengan intensi menjadi ”bahasa kebijakan” yang mudah dipahami stakeholders pembangunan desa. SDGs Desa adalah hasil olah pikir yang dilanjutkan dalam aksi lapangan dengan menggunakan medium bahasa untuk kebangkitan desa.
”Untuk mendukung percepatan implementasi SDGs Desa di lapangan, saya telah menerbitkan Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,” ucapnya.
Gus Halim menambahkan, hasilnya mulai dirasakan ketika Presiden Jokowi menargetkan Nol Persen Kemiskinan Ekstrem pada 2024. Salah satu kebutuhannya adalah data, berikut rencana penanganan kemiskinan ekstrem.
Untuk itu, data mikro, berbasis individu, keluarga dan lingkungan rukun tetangga, hasil pendataan sensus partisipatoris SDGs Desa, telah dapat digunakan untuk kerja-kerja penanganan kemiskinan ekstrem di desa.
Data BPS menunjukkan penurunan angka kemiskinan ekstrem secara nasional. Posisi angka kemiskinan ekstrem per Maret 2021 adalah 2,14 persen dan menurun di September 2023 menjadi 1,74 persen.(wnn01)
